DPPKB3A

Bertepatan dengan Upacara Bendera Senin tanggal 22 April 2024 DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala menerima Penghargaan dan Uang Pembinaan dengan diraihnya PredikatJuara III Lomba Kebersihan Lingkungan Kategori Perkantoran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala ke 64 Tahun 2024.  Piala diterima oleh Sekretaris DPPKBP3A Dra. Hj. Auliany.

Dengan diterimanya penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk mempertahankan predikat dan lebih meningkatkan lagi tingkat kebersihan lingkungan DPPKBP3A untuk selanjutnya.

Dalam rangka menindaklanjuti dukungan Kegiatan Aksi Bersih World Clean Up Day semua ASN dan THL Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan kegiatan Gotong Royong bersih-bersih sampah di Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 15 September 2023. Kegiatan di dokumentasikan dalam bentuk foto dan video yang kemudian akan dikirimkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, guna bahan selanjutnya.

Suatu organisasi dalam hal ini institusi pemerintah tentu mempunyai tujuan agar dapat selalu meningkatkan kinerja serta produktifitasnya. Maka untuk mencapainya, organisasi memerlukan suatu peta proses bisnis yang baik. Penyusunan peta proses bisnis yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. setelah kegiatan workshop penyusunan peta proses bisnis sebelumnya pada fave hotel Banjarmasin pada 20 Maret 2023 seluruh SKPD diundang Kembali untuk melaksanakan asistensi lanjutan penyusunan peta proses bisnis untuk mengevaluasi Peta Proses Bisnis yang sebelumnya telah dibuat.

Oleh karena itu DPPKBP3A mengikuti kegiatan asistensi lanjutan penyusunan peta proses bisnis yang dihadiri oleh Sriyati, A.Md dan Deni Setiawan A.Md. Kom yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 21 Juli 2023 di Aula Treepark Hotel Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dibuka oleh Bapak H. Ibadurrahman Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Adapun Narasumber Workshop adalah Bapak H. Ahmad Rizali Fahry, SH., MH dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pemanggilan kepada setiap SKPD untuk kemudian mempersentasikan Peta Proses Bisnis yang dibuat kepada Narasumber, Peta Proses Bisnis DPPKBP3A mendapatkan koreksi dari Narasumber pada bagian proses hanya boleh memiliki satu arah yang sebelumnya seperti pada gambar dibawah, setelah Asistensi dilakukan,agar Perbaikan Peta Proses Bisnis dilakukan segeranya.

Hasil Workshop ditindak lanjuti dengan Perbaikan seluruh Peta Proses Bisnis berdasarkan hasil asistensi yang telah dilakukan.

DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala Ikuti Rapat Koordinasi Sistem Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) pada tanggal 16 Agustus 2023 di Aula selidah Marabahan. Acara dihadiri oleh seluruh admin E-Lapor SKPD se Kabupaten Barito Kuala adapun utusan dari DPPKBP3A dihadiri Sriyati, A.Md.

Acara diawali dengan Sambutan dari Kepala Diskominfo dan selanjutnya Pj Bupati Mujiyat yang didampingi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
membuka acara secara resmi dan sekaligus meresmikan aplikasi dan inovasi ARCADUMAS (Aplikasi Reaksi Cepat Aduan Masyarakat).

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi berkaitan dengan pengelolaan pengaduan oleh Bapak M. Firhansyah, SH, M,AP,M.I.Kom Kepala Keasistenan PVL (Penerimaan/Verifikasi Laporan) Perwakilan dari Ombudsman RI.

DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala mengikuti Asistensi RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dengan TAPD pada tanggal 15 Agustus 2023 di Aula BPKAD, acara dihadiri oleh Kepala Dinas, seluruh Eselon III dan Eselon IV beserta Operator DPPKBP3A adapun TAPD dari TIM II yang terdiri dari Drs. H. Samson, M.Si sebagai Koordinator dan Bilham, SH, H. Fahrurrijat, ST, MT, Rayadi Patriawijaya,SE, Ambon Kristin, SE, Angga Pratama, SE, Khairul Rosyad, SKM, Sukeriyah Hayani, SE masing-masing sebagai anggota.
Dalam pelaksanaan Asistensi ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki perkenaan dengan Penyusunan RKA Tahun 2024 yang dimulai dari Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kegiatan pendampingan tim audit kasus stunting, identifikasi dan seleksi kasus tingkat Kabupaten Barito Kuala oleh bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang bertempat di Aula Raja Tumpang Kantor DPPKBP3A. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala sekaligus secara resmi membuka acara tersebut. Acara dihadiri oleh tim pakar audit kasus stunting yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter kandungan, ahli gizi, dan psikolog di lingkup Kabupaten Barito Kuala. 

Kegiatan ini adalah memberikan gambaran terkait kasus stunting yang di daerah lokus yaitu di wilayah Kecamatan Barambai Desa Handil Barabai. Adapun sasaran kasus yang di audit yaitu ibu hamil, calon pengantin, bayi usia dua tahun (baduta), dan ibu pasca melahirkan. Masing-masing terdiri dari 2 orang. Kegiatan ini bertujuan agar dapat memberikan intervensi yang tepat kepada sasaran lokus dan kasus serupa dapat dicegah. Selain itu, tujuan kegiatan ini untuk melakukan rencana dalam percepatan penurunan angka stunting.

Kasus KDRT di Kalimantan Selatan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga di Kabupaten Barito Kuala. Sampai akhir Juli 2023 ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak telah menangani 31 kasus. Semakin banyak kasus yang ditangani tentu membutuhkan dana, tenaga dan ketrampilan yang meningkat pula

Untuk meningkatkan kapasitas pendamping klien (korban) dalam menangani kasus dan mengoptimalkan fungsi UPTD PPA, DPPKBP3A melalui UPTD PPA telah mengikuti Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus selama 2 hari. Pada tanggal 27 – 28 Juli 2023 di Banjarmasin.

UPTD PPA bertugas memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA dapat mengoptimalkan 6 fungsi layanan. Berupa pengaduan masyarakat, Penjangkauan korban,pengelolaan kasus, penampungan semetara, mediasi dan pendampingan korban.

Pelatihan Manajemen Kasus ini juga dilaksanakan dalam rangka memperkuat fungsi pengelolaan kasus bagi UPTD PPA. Suatu pendekatan yang dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan agar penerima layanan dapat memperoleh Pelayanan yang komprehensif, kompeten, efektif dan efisien.

Setiap tanggal 26 Juni kita semua memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Peringatan ini merupakan hari internasional yang mana PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) menentang penyalahgunaan obat-obatan serta perdangan obat-obatan ilegal.

Pada tahun 2023, HANI mengusung tema Internasional: “people first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention”, sedangkan tema Nasional HANI adalah : “akselerasi war on drugs menuju indonesia bersinar”

Puncak peringatan HANI 2023 akan dilakukan oleh BNN RI bersama dengan seluruh elemen bangsa serta perwakilan negara-negara sahabat di Garuda Wisnu Kencana, Badung Bali, pada Senin (26/6).

Pada kesempatan ini, BNN RI sebagai leading institution dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan dunia untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam perang melawan narkotika, War On Drugs, guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu INDONESIA BERSINAR (Bersih Narkoba).

Bersamaan dengan ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) ikut serta memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Melalui hari peringatan ini mari kita bersama-sama melawan narkoba agar Indonesia menjadi Negara yang bebas dari Narkoba.

Seluruh pegawai DPPKBP3A mengucapkan Selamat Hari Anti Narkoba Internasional, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, jauhi narkoba!

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan. Melibatkan 2 pihak atau lebih yang disebut para pihak. Dibantu pihak penengah bernama Mediator. Mediator bersifat netral. Mediator bertugas membantu para pihak untuk mencari  penyelesaian sengketa yang menguntungkan para pihak.

Mediator  tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung. Mediator mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Mediator yang baik harus memiliki sifat sebagai katalisator,  sebagai pendidik dan sebagai penerjemah.

Mediator juga sebagai narasumber, sebagai penyandang berita jelek. Sebagai Agen realitas. Sebagai kambing hitam (harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila ada pihak yang tidak sepenuhnya puas)

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang lebih mudah dan lebih cepat. Biaya lebih murah. Melibatkan para pihak untuk mengambil keputusannya. Untuk menyelesaikan sengketa tentu diperlukan seorang Mediator yang baik. DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala belum memiliki Mediator bersertifikat. Padahal kasus sengketa ada dan banyak. Untuk itu DPPKBP3A Barito Kuala telah mengikutsertakan seorang asn dari uptd ppa mengikuti pendidikan dan pelatihan Mediator bersertifikat di UGM Yogyakarta pada tanggal 19 – 23 Juni 2023. Alhamdulillah lulus dengan nilai A (memuaskan) .

MARABAHAN – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Kuala (Batola) turun tangan untuk membantu pemulihan korban kekerasan seksual yang ayahnya dibunuh pelaku yang terjadi di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Batola.
Putri korban MM (22) sampai saat ini terpukul akibat peristiwa tersebut. Ir. Subiyarnowo selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Kuala melakukan pendampingan untuk pemulihan korban dan keluarga.
Menurut beliau, pertama yang dilakukan adalah assesment mengorek seperti apa cerita dan bagaimananya serta mendengar kebutuhanya seperti apa yang diperlukan.
“Tadi sudah kita dapatkan, sudah ada bayangan apa yang akan kami lakukan. Pastinya kondisi korban dan keluarga merasakan ada rasa trauma, takut dan malu dampak dari kejadian awal itu,”ungkap Subiyarnowo.
Kepala UPTD PPA menjelaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan tim ahli untuk mengetahui sejauh mana kondisi mental dan jiwa MM dan keluarga. “Kita akan siapkan psikiater dan psikolog, atau kalau perlu penanganan rumah sakit jika memang kondisinya sakit dan
semua ditanggung oleh dinas perlindungan PPA,” ucapnya.
Sementara itu Kapolres Batola, AKBP Diaz Sasongko mengungkapkan bahwa kasusnya masih dalam tahap penyidikan, penyidik masih berusaha melengkapi berkas perkara. Janjinya akan segera berkas mengirimkan berkas ke kejaksaan.

DPPKBP3A KABUPATEN BARITO KUALA

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, sebagai acuan mengukur
tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala,
Berikut Terlampir Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Periode 2022 yang dapat diakses pada link berikut: