DPPKB3A

Marabahan, pada tanggal 19 Mei 2022 dilaksanakan Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), lokasi Kegiatan di Kantor Desa Anjir Muara Lama Kec. Anjir Muara

Peserta kegiatan adalah Pasangan Usia Subur.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Anjir Muara Lama, Bapak Nasruddin dan Materi disampaikan oleh Kepala Bidang KB Dra. Auliany.

Kelompok UPPKA ini bertujuan :

1. Mengajak ibu2 utk melakukan usaha ekonomi produktif
2. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga
3. Melatih ketrampilan berusaha
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga
5. Meningkatkan kesertaan ber KB dan kualitas ber KB menuju MKJP bagi anggota

arabahan, pada hari Rabu. tanggal 18 Mei 2022 dilaksanakan Fasilitasi kegiatan Peningkatan Pelayanan KB Khususnya KB Pasca Persalinan dalam upaya menurunkan stuntung melalui Peningkatan kapasitas pelayanan KB bagi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring di Aula Pendopo Marabahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan capaian peserta KB dan juga menurunkan putus pakai alat kontrasepsi serta menurutkan unmet need.

Dalam kegiatan ini juga disampaikan tentang pencatatan dan pelaporan tentang hasil pelayanan KB di faskes dan Praktek Mandiri Bidan ( PMD ).

Peserta yg hadir terdiri dari bidan dan Penyuluh KB Se Kab. Barito Kuala

Nara sumber adalah

1. Perwakilan BKKBN Prov. Kal – Sel ( dr. Mahendra Prakosa )
2. Hartini, S.ST ( dari IBI Cab. Barito Kuala )
3. Dra. Auliany ( dari Dinas PPKBP3A )

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Mei Tahun 2022 telah dilaksanakan Sosialisasi tindak lanjut penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi DPPKBP3A, bertempat di Aula Raja Tumpang kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, kegiatan sosialisasi disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala kemudian penyampaian materi dilanjutkan oleh Sekretaris DPPKBP3A, dan dihadiri oleh seluruh PNS, CPNS, Tenaga Harian Lepas (THL) Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Adapun materi sosialisasi membahas tentang tentang :
1.Penyusunan rencana aksi, diseleraskan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta di monev secara periodek
2.Indikator RB berhasil ditandai dengan :
1.Birokrasi yang tidak korupsi
2.Birokrasi yang profesional yang sangat menentukan kwalitas pelayanan publik salahsatunya UPTD PPA
3.Birokrasi yang melayani, dengan wujud pelayanan terhadap masyarakat dengan hadir dalam kegiatan masyarakat yang terkait dengan Tupoksi.
3.Menciptakan sistem yang baik dalam lingkup SKPD sehingga siapapun orang ada didalam sistem tersebut akan baik pula dalam berkinerja.
4.Hasil Evaluasi Tahun 2021, DPPKBP3A perlu menambahkan Penyusunan Rencana Aksi dan utamanya berbasis Aplikasi.

5.Merevisi peraturan daerah dan kepala daerah disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan diatasnya.
6.Menyusun peta proses bisnis.
7.Membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik berupa pembangunan aplikasi dan mengintegrasikan sistemnya untuk kemudahan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi Tahun 2022
1.Penyampaian PMPRB dimulai dari sekarang s.d. 15 Juni 2022.
2.Penyampaian PMPRB dilakukan dengan mengirimkan softcopy LKE beserta link bukti dukung melalui bit.ly/SubmitPMPRB2022.
3.Softcopy LKE PMPRB dan format Surat Penyampaian PMPRB diunduh di bitly/CloudPMPRB-2022

Langkah-Langkah Yang Perlu Disiapkan Untuk Evaluasi Tahun 2022
1.Mengoptimalkan peran Tim RB SKPD untuk evaluasi.
2.Mengoptimalkan peran agen perubahan.
3.Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB selama 5 tahun.
4.Mengidentifikasi atau memetakan perubahan yang sudah dan akan dilaksanakan di 8 area perubahan.
5.Menyiapkan dokumen bukti dukung di 8 area perubahan.

IDENTIFIKASI/PEMETAAN PERUBAHAN BIROKRASI
DI SKPD PADA 8 AREA PERUBAHAN

1.Manajemen Perubahan
2.Penataan Organisasi
3.Penataan tatalaksana
4.Deregulasi Kebijakan
5.Penataan SDM Aparatur
6.Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7.Penguatan Pengawasan
8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

MARABAHAN- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat melaksanakan Apel Siaga Tim Pendampingan Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak, Kamis (12/5).
Kegiatan dilakukan untuk semakin memantapkan program pemerintah melalui BKKBN dalam upaya mengurangi angka stunting ini juga diikuti TPK Keluarga Bergerak Kabupaten Barito Kuala (Batola) dalam hal ini Kepala DPPKBP3A Hj Harliani beserta jajaran secara Hybrid di Aula “Media Center Setara” Diskominfo Batola.
Acara yang berpusat di Alun-alun Kabupaten Subang, Jawa Barat ini juga diikuti peserta dari TPK BKKBN seluruh Indonesia termasuk Kalsel.  Sementara dari pusat dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhadjir Effendy beserta para deputi, kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, serta seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.
Di kegiatan ini juga dilaksanakan berbagai demontrasi yang dilakukan TPK seperti Dasboard Keluarga Berisiko Stunting, Poktan Generasi Berencana, Bazar hingga pelayanan vaksinasi. 
Kepala BKKBN Pusat, Harto Wardoyo mengatakan, 600 ribu personil bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan serveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
Berdasarkan pendataan keluarga, 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi dan memetakan keluarga yang terindikasi sebagai keluarga berisiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga. 
Data keluarga berisiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemuktahiran agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga berisiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita usia 0-59 bulan, dan baduta usia 0-23 bulan.
Karenanya, kader KB akan datang ke rumah keluarga sasaran untuk melakukan pemuktahiran, verifikasi, dan validasi data selain melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan stunting.
Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan mengingat kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari TPK bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan dan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Pembinaan Kualitas Sistem Informasi Keluarga dan Analisis Umpan Balik Program Bangga Kencana DPPKBP3A, bertempat di Aula Raja Tumpang kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Pengendalian Penduduk dan dihadiri oleh seluruh PNS Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan seluruh PLKB Se Kabupaten Barito Kuala.

Adapun rapat membahas tentang :
1.Pencapaian Kb Baru dan KB Aktif bulan Januari sampai dengan bulan MAret 2022 beserta permasalahan dan kendala di lapangan untuk pencapaian tersebut sekaligus dilakukan perbaikan-perbaikan dan tambahan.
2.Mengoptimalkan hasil pelaporan yang ada di aplikasi Newsiga yang masih belum sempurna dalam mengupdate data di lapangan sehingga adanya perbedaan dengan yang kenyataan di lapangan sampai dengan bulan Maret.
3.Dalam rangka merencanakan kegiatan program Bangga Kencana yang akan dating diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan yang lebih intensif sehingga akan meningkatkan pencapaian KB Baru dan KB Aktif khusunya dengan MKJP.

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Rapat advokasi program bangga kencana, stakeholders dan mitra kerja DPPKBP3A, bertempat di Aula Bapelitbang kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dihadiri oleh seluruh lintas sektor terkait ada 27 Kepala dinas yang berhadir di acara rapat tersebut di antaranya asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah, Kepala Bapelitbang, Kadis Kesehatan dan Lainnya.
Adapun rapat membahas tentang :
1.Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 dan 2022.
2.Rapat Koordinasi Penetapan Desa Locus Stunting Tahun 2023.
3.Persiapan Penilaian Kinerja Master Ansit Konvergensi Penurunan Stunting Tahun
2023.

Pada hari ini Rabu, tanggal 10 Mei 2022 telah dilaksanakan Rapat Staf intern DPPKBP3A sekaligus halal bi halal, bertempat di Aula Raja Tumpang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan dihadiri oleh seluruh PNS Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Adapun rapat membahas tentang :
1.Pengisian SPIP harus diselesaikan tanggal 15 dengan mencapai nilai yang maksimal, Apabila ada yang belum mencapai sempurna agar disempurnakan.
2.Perkenalan para pejabat P3K & CPNS.
3.Bidang Pengendalian Penduduk agar mempersiapkan Apel Tim Pendamping Keluarga Bergerak yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022
4.Setiap Hari Senin diadakan Apel bersama disusul dengan Rapat Staf Mingguan yang dilaksanakan setelah apel (Seving) guna membahas tentang Rencana Kegiatan Seminggu Kemudian dan Evaluasi dari Kegiatan 1 minggu yang telah lewat.
5.Agar setiap Pegawai mengecek kembali Absensi Manual DPPKBP3A yang ditempatkan pada ruang lobi.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Barito Kuala Nomor : 556/1125/Disporbudpar tanggal 29 Maret 2022 perihal Instruksi Berbuka Puasa di Pasar Ramadhan 1443 H, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan acara berbuka puasa bersama pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 bertempat di Lapangan 5 Desember yang dihadiri oleh seluruh ASN dan THL lingkup DPPKBP3A.

Walau diguyur hujan sangat terlihat antusias dan kebersamaan antar pegawai untuk menghadiri acara tersebut, sebelum menikmati hidangan berbuka puasa dilaksanakan do’a bersama yang dipimpin oleh Drs. M.Mas’ud (Kabid Pengendalian Penduduk) kemDalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Barito Kuala Nomor : 556/1125/Disporbudpar tanggal 29 Maret 2022 perihal Instruksi Berbuka Puasa di Pasar Ramadhan 1443 H, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan acara berbuka puasa bersama pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 bertempat di Lapangan 5 Desember yang dihadiri oleh seluruh ASN dan THL lingkup DPPKBP3A.

Walau diguyur hujan sangat terlihat antusias dan kebersamaan antar pegawai untuk menghadiri acara tersebut, sebelum menikmati hidangan berbuka puasa dilaksanakan do’a bersama yang dipimpin oleh Drs. M.Mas’ud (Kabid Pengendalian Penduduk) kemudian acara dilanjutkan dengan Sholat Magrib berjamaah dan di tutup dengan foto bersama.
udian acara dilanjutkan dengan Sholat Magrib berjamaah dan di tutup dengan foto bersama.

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Februari 2022 telah dilaksanakan Penandatanganan Fakta Integritas Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama menuju Wilayah Zona Integritas Menuju WBK WBBM, bertempat di Aula Raja Tumpang kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Barito Kuala, acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah,  seluruh Tim ZI Kabupaten, seluruh ASN dan THL DPPKBP3A serta Penyuluh KB Kabupaten Barito Kuala,  

Adapun rangkaian acara sebagai berikut :

1. Pembukaan yang dilanjutkan dengan Do’a.
2. Sambutan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Barito Kuala.
3. Penyerahan Penghargaan Balai PKB terbaik dan Balai PKB dengan rekomendasi kepada PKB .
4. Penandatanganan Fakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama menuju Wilayah Zona Integritas Menuju WBK WBBM
5. Paparan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Barito Kuala yang berkaitan dengan titik kritis korupsi yang ada di DPPKBP3A.
6. Paparan dan arahan tentang pelaksanaan ZI di DPPKBP3A oleh  Sekretaris Daerah.
7. Arahan oleh tim ZI Kabupaten
8. Penutup

MARABAHAN – Dinas PPKBP3A Kabupaten Barito Kuala (Batola) adakan Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penurunan angka perkawinan usia anak, Senin (7/3/2022). 

Hal ini berkenaan dengan masih tingginya angka perkawinan usia anak, sehingga perlu adanya upaya penurunan. 

Berlangsung di Aula Bahalap, acara ini dibuka langsung oleh Bupati Hj Noormiliyani dan dihadiri pula oleh Ketua TP PKK, Ketua DWP, para camat serta SKPD dan pihak terkait.

Bupati Batola, Hj Normiliyani saat menandatangani komitmen bersama percepatan penurunan angka perkawinan usia anak di Aula Bahalap, Senin (7/3/2022). 

MARABAHAN – Dinas PPKBP3A Kabupaten Barito Kuala (Batola) adakan Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penurunan angka perkawinan usia anak, Senin (7/3/2022). 

Hal ini berkenaan dengan masih tingginya angka perkawinan usia anak, sehingga perlu adanya upaya penurunan. 

Berlangsung di Aula Bahalap, acara ini dibuka langsung oleh Bupati Hj Noormiliyani dan dihadiri pula oleh Ketua TP PKK, Ketua DWP, para camat serta SKPD dan pihak terkait. 

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan harapannya agar posisi angka pernikahan anak di Batola bisa semakin menurun. 

“Kalau tahun 2020 Batola berada di peringkat pertama pernikahan anak di Kalimantan Selatan, saat ini Batola sudah turun menjadi posisi ketiga, saya harap angka ini bisa terus ditekan ” ungkap Noormiliyani. 

Ia pun menyebutkan, perkawinan anak ini sangat beresiko. Khususnya meningkatkan kasus stunting pada bayi baru lahir, angka kematian ibu, angka kemiskinan hingga anak putus sekolah. 

Rakor ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan angka pernikahan anak.

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS meresmikan Balai Penyuluhan KB di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, Senin (21/2/2022).
Peresmian yang disaksikan Kepala DPPKBP3A Batola, Hj Harliani, Camat Jejangkit Mukti Wahono, para anggota forkopimcam, dan para penyuluh KB ini ditandai pengguntingan untaian melati. Bangunan balai ini sepertinya terunik di Batola, mengingat kondisinya dibangun dengan tiang pondasi tinggi. 
“Balai ini sengaja dibuat lebih tinggi dengan harapan jika terjadi banjir tidak terendam,” tutur Kepala DPPKBP3A Batola Hj Harliani. 
Kadis yang akrap disapa bu Harli ini mengutarakan, ia sengaja meminta bangunan yang menelan biaya sekitar Rp400 juta ini tingginya dua kali dari permukaan air saat banjir tahun 2019 lalu serta lebih luas dari balai-balai lainnya. Sehingga bisa dibilang sebagai percontohan.
Balai Penyuluhan KB Desa Cahaya Baru yang dibangun dari DAK tahun 2021 ini, urai wanita ramah ini, juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. 

Mantan Kadis Persip Batola ini menambahkan, pembagunan balai ini terakhir menggunakan DAK setelah yang terdapat di Kecamatan Mekarsari. 
“Dengan diresmikannya bangunan di Desa Cahaya Baru ini maka 17 kecamatan di Batola sudah memiliki balai penyuluhan KB,” ucapnya. 
Harli mengutarakan, keberadaan balai ini nantinya akan memberi berbagai pelayanan KB seperti implan, IOD, dan lainnya.
Sebelumnya, Bupati Hj Noormiliyani berharap dengan hadirnya balai penyuluhan sebagus ini pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin ditingkatkan.
“Gedungnya bagus pelayanan kepada masyarakat harus semakin bagus pula,” pintanya.
Bupati yakin dengan kondisi bangunan yang tinggi ini tidak akan terkena banjir sehingga pelayanan dapat terus berjalan meski permukaan air di Jejangkit terjadi peninggian.

Marabahan, Sabtu 12 Pebruari 2022

Kepala DPPPA Provinsi Kalsel, Husnul Khatimah menyampaikan, perlindungan terhadap perempuan dan anak telah diamanatkan dalam undang-undang. Terutama perempuan memiliki potensi besar dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. 

Husnul menyatakan, permasalahan gender masih menjadi perhatian hingga saat ini sehingga Kementerian PPPA merasa perlu menunjuk kabupaten/kota untuk memiliki model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. 

“Di Kalsel sendiri baru Batola dan Tala yang bisa dijadikan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sesuai indikator dari kementerian,

Dari penetapan ini, lanjut Harliani, maka oleh Bupati Hj Noormiliyani AS dipilih Desa Sepakat Bersama dan Desa Pulau Sewangi sebagai sample dengan pertimbangan kades di kedua desa ini seorang perempuan. 

Hal ini tentu sesuai rekomendasi kementerian bahwa program ini akan berjalan sangat baik ketika perempuan yang menjadi pemimpin wilayahnya. 

Mengingat tujuan dari kegiatan untuk meningkatkan kesetaraan gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. 

“Kegiatan ini akan banyak melibatkan relawan Sapa maupun sosialisasi dan pelatihan dari pihak-pihak terkait.