DPPKB3A

Digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi yang bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Tujuannya adalah untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi. Dampak positifnya untuk mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan.
Adanya digitalisasi dalam semua bidang kehidupan bisa menimbulkan hal positif dan negatif. Hal negatif yang lagi marak sekarang adalah adanya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Adanya video pelecehan dan kekerasan seksual yang dibuat pasangan ketika masih pacaran atau suami istri. Video porno yang dibuat untuk kenangan. Disimpan rapi. Tidak disebarkan tapi tersebar sendiri. Viral. Korban jadi malu, stres dan terhina. Malu sekolah dan jadi korban bullying.
Dengan adanya fenomena ini maka UPTD PPA Provinsi Kalsel mengadakan kegiatan rapat Koordinasi Pelayanan Perempuan di ranah Cyber pada hari selasa, 07 Maret 2023 di Kantor UPTD PPA Provinsi Kalsel Jl. Batu Tiban Mulawarman Banjarmasin, dengan menguncang nara sumber dari tim Cyber Polda Kalsel dan Dinas Kominfo Kalsel, perempuan yang jadi korban digitalisasi bisa melapor ke unit PPA Polres Sapa 129 atau Lapor Paman 1708. Keluarga atau orang lain yang mengetahui dan keberatan bisa melaporkan.

DPPKBP3A, 2 Maret 2023

Negara menjamin kehidupan warganya terutama perempuan bebas dari KDRT Bebas dari penindasan, Bebas dari kekerasan, Bebas dari kesedihan. Negara ingin kehidupan perempuan lebih sehat bersemangat, Lebih berbahagia dan berdaya.
Namun kenyataannya tidak semua perempuan bisa hidup bahagia, disebabkan adanya KDRT. KDRT dapat terjadi di keluarga mana saja baik kaya, miskin, berpendidikan dan tidak berpendidikan, hidup di kota atau di desa.
Oleh karena kasus KDRT terlihat meningkat di tahun 2022 maka perlu diadakan Rapat Koordinasi dalam penanganannya. Hal ini telah diantisipasi oleh Dinas PPPA Provinsi Kalsel dengan mengundang semua UPTD PPA Se-Kalimantan Selatan untuk mengikuti Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan di Novotel Banjarbaru.
Hasil pertemuan merekomendasikan dalam penanganan perlindungan perempuan menerapkan manajemen kasus yang komprehensif. Boleh melibatkan ahli hukum, psikologi, psikiater, akademisi, ahli kesehatan serta ahli agama. Disesuaikan kebutuhan klien.

DPPKBP3A, 10 Maret 2023

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melalui Penyuluh KB dan Kader KB di Desa Karang Bunga mendukung pelaksanaan kegiatan lomba DESA PAMAN (Pangan Aman) dengan menampilkan Sample Menu Sehat bagi anak Baduta/Balita, Ibu hamil, Ibu menyusui dilokasi lomba yang juga merupakan Kampung KB tahun 2023.

Pada kesempatan lomba tersebut disosialisasikan juga sekilas tentang Kampung KB (Keluarga Berkualitas) dan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) dalam rangka menyampaikan informasi program dan kegiatan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana) serta upaya yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan Angka Stunting melalui program DASHAT tersebut.

Tim verifikator terdiri dari empat orang yaitu Fausta Maria Rochmawati dari Kementrian Desa PDTT, Indriemayatie Asri Ganie, dan Dewintha Syandi khairunnisa dari BPOM RI, serta Leonard Duma selaku Kepala BPOM Banjarmasin yang melakukan verifikasi lomba Pangan Aman tingkat nasional.
Saat melakukan penilaian tim verifikasi didampinfi oleh Sekda, Asisten 2 dan sejumlah Kepala SKPD mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas DPPKB P3A, Sekretaris Dinas Pendidikan, Camat Mandastana, Kepala Puskesmas Mandastana dan Kepala Desa Karang Bunga.
Sambutannya, H Zulkifli Yadi Noor menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim verifikator. “Menjadi suatu kebanggaan, daerah kami terpilih menjadi lokasi penilaian, juga menyampaikan bahwa dengan adanya penilaian ini, menjadi awareness baru bahwa seharusnya dalam pembinaan harus dilakukan secara komprehensif. “Kita harap Desa Karang Bunga dapat juara dalam penilaian PAMAN dan mengangkat status Desa Karang Bunga menjadi desa mandiri, ” harap Sekda.
Fausta Maria Rochmawati mewakili tim verifikator menyampaikan, bahwa salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah program percepatan penurunan stunting. Indonesia mempunyai target menurunkan stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen.

DPPKBP3A, 27 Februari 2023

UPTD PPA DPPKBP3A Kab. Barito kuala mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas dan penguatan SDM bagi gugus Tugas Kab/Kota layak anak se kalsel ” menuju provinsi layak anak”. Di Denpasar Bali hari kamis, 23 Pebruari 2023. Kota Denpasar Bali merupakan salah satu koya layak anak dengan predikat Utama. Kategori tertinggi, untuk Barito kuala masih kategori Pratama selama 2 tahun berturut-turut.

Penghargaan KLA diberikan kepada kab/kota yang memenuhi 31 indikator KLA. Diumumkan bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN). 31 indikator ini mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak.

Subtansi perundang-undangan tersebut mencakup pemenuhan hak anak berdasarkan KHA yang Mencakup 5 klaster. Semua SKPD masuk ke dalam salah satu klaster. Oleh karena itu mewujudkan Barito Kuala sebagai Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab semua SKPD yang ada di pemerintahan.

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah sebuah upaya yang berorientasi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita. DPPKBP3A melakukan program Bina Keluarga Balita pada tanggal 06 Februari 2023 di desa Sungai Bamban Kecamatan Rantau Badauh.

Penyampaian materi disampaikan oleh Winda Rukmana , S, STP., M.M sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKBP3A. Winda Rukmana menyampaikan bahwa tumbuh kembang anak dan balita ditentukan oleh gaya pengasuhan yang diterapkan kepada keluarga. Terdapat empat jenis gaya pengasuhan atau polaasuh anak (Parenting Style) yaitu Gaya Pengasuhan Authoritative (Otoritatif),Gaya Pengasuhan Authoritarian (Otoriter), Gaya Pengasuhan Permisif (Indulgent), Gaya Pengasuhan Neglectful Parenting (Uninvolved). Selanjutnya, materi disampaikan oleh Agus Susilo, S. AP sebagai Penata KKB. Agus Susilo menyampaikan terkait pengisian Kartu Kembang Anak (KKA). Penggunaan Kartu Kembang Anak dapat membantu orang tua untuk melakukan evaluasi terkait tumbuh kembang anak.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menyelenggarakan kegiatan Acara SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK PENCEGAHAN KDRT ( PIK KELUARGA ) di 2 desa binaan yaitu Desa Patih Muhur Baru Kec.Anjir Muara dan desa Sungai Punggu Baru Kec.Anjir Muara pada tanggal 01 Januari 2023 Kabupaten Barito Kuala.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Hj Harliani S.IP M.Si sekaligus menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat desa setempat tentang pentingnya wawasan berkeluarga yang sehat dan besarnya peran orang tua untuk tumbuh kembang anak, serta sosialisasi Pencegahan KDRT di lingkungan keluarga, pada kegiatan ini juga hadir Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Barito Kuala Ny. Suharyanti Mujiyat dimana beliau sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud.
Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Koor. KB Wil.Kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas, Kades dan Sekdes setempat, Ketua TP.PKK Desa dan Pokja 1 TP.PKK Desa, Tokoh Mastarakat, tokoh Agama, para Ketua RT Bidan Desa, Para Siswa SLTP dan SLTA sederajat dari desa setempat.

DPPKBP3A 16 Januari 2023

Dalam rangka memperingari Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala ke 63, dimana acara puncak telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023 lalu di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, dengan tema Batola Bisa (Berdaya saing, Inspiratif, Sportif dan Amanah).

Pada moment Hari jadi yang ke 63 ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengadakan Lomba Kebersihan pada lingkungan Perumahan/Komplek, Sekolah, perkantoran, dalam kesempatan ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito berhasil meraih Juara Haparan 2 tingkat perkantoran Lomba Kebersihan HUT ke 63 Kabupaten Barito Kuala, dimana penghargaan diserahkan oleh Pj. Bupati Barito Kula Bapak Mujiyat, S.Sn,. M.Pd yang didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 16 Januari 2023 dihalaman Kantor Bupati bertepatan dengan Apel Senin.

Dengan diraihnya penghargaan ini, diharapkan menjadi motivasi untuk lebih berkinerja.

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 Januari 2023

Telah dilaksanakan Rapat Staf intern DPPKBP3A, bertempat di Ruang Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan dihadiri oleh seluruh PNS ,THL, sekaligus Tim IT Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Adapun rapat membahas tentang :

1. Dalam rangka memenuhi salah satu indikator kinerja SKPD dan akan dijadikan dasar Inovasi yang akan dirancang berbasis elektronik, adapun enovasi yang akan dikembangkan adalah E- SAKAJANG ( Elektronik Satu Kampung Satu Alat Kontrasepsi Jangka Panjang) adapun yang dapat mengakses aplikasi ini adalah para Penyuluh KB dan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)
2. Dan Inovasi yang kedua adalah E-SAPA BISA (Elektronik Sahabat Perempuan dan Anak ) dimana aplikasi ini diharapkan akan bisa diakses oleh masyarakat, kedua aplikasi ini ditargetkan akan rampung di bulan Januari 2023,
3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ditahun 2023 difokuskan pada pelayanan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPD PPA).
4. Arahan pada setiap bidang agar dapat melaksanakan kegiatan mulai bulan Februari 2023

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala telah memprediksi adanya peningkatan kasus pengaduan di 2022.

Terbaru, hingga akhir Desember 2022 ada 50 kasus yang masuk di UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala.

Dominasi masih berupa mengenai pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Di samping perebutan hak asuh anak, istri gugat cerai, KDRT fisik dan psikis.

Disampaikan oleh Kepala UPTD PPA, DPPKBP3A Barito kuala, angka kenaikan pengaduan diprediksi terus meningkat hingga akhir 2022.

Data sebelumnya, pada tahun 2018 hanya ada 8 kasus,tahun 2019 ada 11 kasus, tahun2020 ada 25 kasus dan tahun2021 sebanyak 24 kasus. Tahun2022 ini kami telah melayani 50 kasus pengaduan, 39 kasus selesai dan 11 kasus masih berlanjut.”

Sedangkan peningkatan pengaduan ini dikarenakan mereka semakin sadar dan terbuka untuk mendapatkan pendampingan.

Hal tersebut berkenaan sosialisasi yang digalakkan oleh DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala dan banyaknya layanan yang bisa diakses untuk mendapatkan pelayanan.

“Menyangkut layanan pengaduan PPA initerbuka 24 jam bisa melalui satgas di kecamatan, Kepaladesa, Bidan,PATBM, PUSPAGA, Unit PPA Polres atau bisa menghubung Call Center SAPA 129 dari Kementerian PPPA,”

Aduan tersebut akan diseleksi dan akan masuk di UPTD masing-masing daerah, sehingga dilakukan penjangkauan langsung oleh petugas ke korban, dengantetapmenjagaprivasinya.

Ir. H. Subiyarnowo sebagai Kepala UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala pun menyarankan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendampingan terkait kekerasan, pelecehan, penelantaran, KDRT, maupun anak berhadapan hukum agar berani melapor.

“Silakanlaporkanaduannya, kami akan siap melayani hingga selesai sesuai dengan keperluan,”.

Dalam rangka memperingari Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang bertepatan pada tanggal 1 Januari 2023 – 4 Januari 2023 yang ke 63, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Kerja Bhakti bersama seluruh PNS dan THL yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022, adapun kegiatan Kerja Bhakti meliputi :

1. Membersihkan Lingkungan dalam Kantor DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala
2. Membersihkan halaman Kantor beserta lingkungan DPPKBP3A
3. Serta Pemasangan Spanduk, Baleho dan Umbul-umbul

Dimana acara puncak Hari Jadi ke 63 akan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023 di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, dengan tema Batola Bisa (Berdaya saing, Inspiratif, Sportif dan Amanah).

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menyelenggarakan kegiatan Acara Perayaan Peringatan Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Barito Kuala yang dibuka oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak , Hj Harliani S.IP M.Si  yang bertempat di Aula Selidah Kantor Bupati Barito Kuala pada tanggal 26 Desember 2022.

Hadir dalam kegiatan tersebut,  Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan , Sekretaris PKK, Perwakilan Dinas Sosial, serta perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) .

Dalam kegiatan tersebut diawali dengan

Sambutan:

• Pembacaan Riwayat Singkat Hari Ibu (Sekretaris PKK)
• Sambutan Ketua Umum DWP Persatuan (Ketua DWP)
• Sambutan Bupati Barito Kuala / Ketua TP PKK 

DPPKBP3A – 1 Nopember 2022

Kegiatan Desiminasi dan Kasus Audit Stunting II oleh bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, diadakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 yang bertempat di Aula Raja Tumpang DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Bapak Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Kepala Bidang Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, Camat SeKabupaten Barito Kuala,  Perwakilan TP PKK Kabupaten Barito Kuala, Ketua IpeKB Kabupaten Barito Kuala, Koordinator PKB Sekabupaten Barito Kuala, Perwakilan Kepala Desa Banua Anyar, TPK Desa Banua Anyar, dan Perwakilan dari berbagai lintas sektor.

Pada kegiatan Audit Kasus Stunting II bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan audit kasus stunting yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini juga memaparkan apa saja kegiatan yang telah dilakukan dalam menangani kasus stunting di Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, kegiatan audit kasus stunting ini juga untuk mengidentifikasi risiko stunting dan mengetahui penyebab sebagai upaya pencegahan dan perbaikan pelaksanaan kasus serupa, yang kemudian akan diperoleh rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yaitu memberikan respon atau tindak lanjut rekomendasi.   Harapannya dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat mendorong intervensi dari para Camat untuk menekan tumbuhnya stunting di seluruh desa di Kabupaten Barito Kuala.