DPPKB3A

Rapat Evaluasi Program Bangga Kencana pada hari ini Kamis, 13 Juni 2024 berlangsung diruang Kepala Dinas. Rapat yang di hadiri oleh Koordinator PKB 17 Kecamatan membahas tentang evaluasi program yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV di sisa Anggaran 2024.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berancana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengikuti Zoom Meeting Bimtek E – Arsip Terintegrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Zoom Meeting berlangsung selama 2 hari, dibuka pada Kamis, 30 Mei 2024 dan berakhir pada Jum’at, 31 Mei 2024. Adapun materi yang diberikan berupa cara mengaplikasikan Srikandi versi 3. Pada Hari Kamis ada 3 materi yang disampaiakan, Perceptan Impelmentasi Srikandiuntuk meningkatkan Indeks SPBE di Daerah, Administrator (Penyesuaian Data), Tata cara Pengisian Naskah Masuk. kemudian pada hari Jum’at materi yang disampaikan berupa Tata cara Pengisian Naskah Keluar, Master (Pengguna), Pemberkasan Arsip dan kemudian Penutupan Acara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas program pengasuhan anak usia dini melalui kelompok BKB Seroja Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala mengikuti INTERVIEW PENILAIAN BKB TERBAIK TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024. Interview dilakukan di Kediaman PJ Bupati Barito Kuala pada tanggal 27 Mei 2024. Penilaian diawali dengan pemaparan singkat terkait profil kelompok BKB Seroja oleh Nur Kholilah, S.Pd selaku ketua kelompok BKB tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terkait indikator-indikator yang ada dalam instrumen penilaian lomba.

Pada Senin, 27 Mei 2024 pukul 20.00 WITA telah diadakan PUSPAGA Talk Show melalui Instagram Live pada akun puspaga.baritokuala. Kegiatan ini diadakan dengan bekerjasama dengan BNNK Barito Kuala dan juga Forum Anak Daerah dengan mengangkat tema “Pemberantasan Penyalahgunaan dan Penyebaran Narkotika pada Generasi Z”. Kegiatan diawali dengan penyampaian pengantar oleh ibu Rina Wartini, SKM selaku Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNK Barito Kuala terkait dengan pengenalan narkoba dan bahayanya. Selain itu, pada kegiatan ini diundang langsung perwakilan generasi Z, yaitu Aulia Fitriani yang juga merupakan Fasilitator Anak Daerah Kab. Barito Kuala yang akan mengajak para generasi Z untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan penyebaran narkotika. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh penonton live instagram PUSPAGA Talk Show kepada Pemateri. Pada kegiatan ini, terlihat antusias melalui pertanyaan yang para penonton live instagram dimana terdapat kurang lebih ada 50 penonton yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk generasi Z. Kesimpulan yang didapatkan pada kegiatan PUSPAGA Talk Show kali ini adalah saat ini kita semua hidup di zaman modern dimana teknologi dan informasi berkembang secara cepat dan generasi Z mendominasi terkait penggunaan teknologi yang semakin canggih. Hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi generasi Z, salah satunya dapat terlibat dalam penyalahgunaan dan penyebaran narkoba. Terlebih saat ini, kejahatan narkoba telah beradaptasi dengan teknologi sehingga dapat memudahkan generasi Z untuk terlibat. Sehingga diharapkan generasi Z dapat menyaring semua informasi yang didapat dan meningkatkan literasi terutama terkait informasi terkait narkoba. Selain iti, diharapkan orang tua juga dapat meningkatkan pengawasannya terhadap anak agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan penyebaran narkoba. Terakhir, Aulia Fitriani selaku perwakilan generasi Z berpesan agar teman-teman sebayanya atau generasi Z tidak menjadikan narkoba sebagai penyelesaian suatu masalah dan mengajak teman-teman generasi Z untuk menjadi penggerak pemberantasan penyalahgunaan dan penyebaran narkotika.  

Kegiatan rapat evaluasi mandiri KLA Kabupaten Barito Kuala hari Senin/27 Mei 2024 di Aula Raja Tumpang DPPKBP3A, rapat ini membahas tentang sejauh mana capaian kegiatan KLA di Barito Kuala yang melibatkan beberapa SKPD terkait.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodir pemerintah daerah, istilah Kota Layak Anak kemudian menjadi Kabupaten, atau kota layak anak, dan disingkat menjadi KLA. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, kebijakan pembangunan kabupaten atau kota layak anak didefinisikan sebagai: “Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah daerah/kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasiskan hak-hak anak melalui komitmen dan sumber daya negara, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara komprehensif dan berkesinambungan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. anak.”

Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi,  strategi  dan  intervensi  pembangunan,  dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah  (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/kota layak anak atau kota ramah anak menunjukkan bahwa lingkungan kota terbaik adalah yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas, aturan yang jelas, kesempatan untuk anak, dan fasilitas pendidikan yang memungkinkan anak mempelajari dan menyelidiki dunia mereka.

Menurut UNICEF, kota ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah kota yang dapat menghormati hak anak-anak yang dapat diwujudkan dengan cara:

1. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.
2. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
3. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.
4. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.
5. Memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
6. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), kabupaten/kota layak anak di Indonesia menjadi lebih baik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa KLA bertujuan untuk membangun sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pihak-pihak pemerintah memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10. Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan KLA, sedangkan gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaannya di provinsi. Selanjutnya, bupati atau wali kota bertanggung jawab untuk penyelenggaraan KLA di daerah mereka dengan membentuk gugus tugas KLA untuk menjalankannya

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kemitraan, pemerintah kab/kota memerlukan kemitraan untuk menjamin terwujudnya kota layak anak. Kemitraan yang dijalin melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil.
2. Kebijakan dan Anggaran menjadi hal selanjutnya yang diperlukan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, karena kendala utama dalam mewujudkan konsep KLA adalah kurangnya kebijakan dan terbatasnya anggaran pembangunan untuk anak.
3. Peran, setiap pihak memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan Kota Layak Anak, mulai dari pemerintah eksekutif, legislatif, swasta, lembaga non-pemerintah, hingga masyarakat sipil.
4. Sosialisasi, menjadi penting agar para pihak yang terlibat untuk mewujudkan Kota Layak Anak memahami dan menerapkan konsep ini.
5. Terakhir ada komitmen, sangat diperlukan agar konsep kota layak anak ini bukan hanya diterapkan saja, namun juga dapat mencapai target sasaran yang ingin dicapai.

Kementerian PPPA menggunakan 24 indikator yang terbagi-bagi berdasarkan lima klaster ini untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kota layak anak di kab/kota yang nantinya akan diberikan penghargaan. Penghargaan ini menjadi salah satu pendorong agar kab/kota dapat lebih giat mewujudkan Kota Layak Anak. Pembagian indikatornya yaitu :

Kelembagaan (3 indikator);

1.   Perda KLA
2.   Terlembaga KLA
3.   Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan Media

Klaster hak sipil dan kebebasan (3 indikator)

1.   Akta Kelahiran
2.   Informasi Layak Anak
3.   Partisipasi Anak

Klaster lingkungan dan pengasuhan alternatif (5 indikator)

1.   Perkawinan Anak
2.   Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/ Keluarga
3.   Lembaga Pengasuhan Alternatif
4.   Infrastruktur Ramah Anak

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 indikator)

1.   Persalinan di Faskes
2.   Prevalensi Gizi
3.   PMBA
4.   Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak
5.   Air Minum dan Sanitasi
6.   Kawasan Tanpa Rokok

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (3 indikator )

1.   PAUD-HI
2.   Wajar 12 tahun
3.   SRA
4.   PKA

Klaster perlindungan khusus (4 indikator).

1.   Korban Kekerasan dan Eksploitasi
2.   Korban Pornografi dan Situasi Darurat
3.   Penyandang Disabilitas

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 13 Mei 2024 mendapat giliran menjadi petugas upacara , adapun susunan petugas upacara adalah sebagai berikut :

PEMBINA UPACARA                                 :  H. PURKAN, SH

AJUDAN                                                        :  DENI SETIAWAN, A.Md. KOM

PERWIRA UPACARA                                  :  Dra. Hj. AULIANY   

KOMANDAN UPACARA                            :  WINDA RUKMANA, S. STP. MM

PEMBAWA ACARA                                    :  YUNIAR HARTATI, A,Md.Keb

PENGIBAR BENDERA                               :   – AULIA FITRIANI

                                                                         –  LAILAN NOR AKBARI, SKM (PKB)

                                                                         –  NOVIA RAHMITASARI, SKM (PKB)

DIRIGEN                                                         :  NINGRUM BAHALATIFAH, S.Psi

PEMBACA UUD 1945                                   :  Ir. SUBIYARNOWO

PEMBACA PANCA PRASETYA KORPRI   :  AGUS SUSILO, S.AP 

PEMBACA DO’A                                           :  MAHMUD HASBI, S. Sos.I

LAGU WAJIB                                                 :  HALO-HALO BANDUNG

Pelaksanaan upacara berjalan khidmat  dan lancar, petugas upacara melaksanakan tugas dengan cukup baik.

Bertepatan dengan Upacara Bendera Senin tanggal 22 April 2024 DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala menerima Penghargaan dan Uang Pembinaan dengan diraihnya PredikatJuara III Lomba Kebersihan Lingkungan Kategori Perkantoran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala ke 64 Tahun 2024.  Piala diterima oleh Sekretaris DPPKBP3A Dra. Hj. Auliany.

Dengan diterimanya penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk mempertahankan predikat dan lebih meningkatkan lagi tingkat kebersihan lingkungan DPPKBP3A untuk selanjutnya.

Dalam rangka menindaklanjuti dukungan Kegiatan Aksi Bersih World Clean Up Day semua ASN dan THL Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan kegiatan Gotong Royong bersih-bersih sampah di Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 15 September 2023. Kegiatan di dokumentasikan dalam bentuk foto dan video yang kemudian akan dikirimkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, guna bahan selanjutnya.

Suatu organisasi dalam hal ini institusi pemerintah tentu mempunyai tujuan agar dapat selalu meningkatkan kinerja serta produktifitasnya. Maka untuk mencapainya, organisasi memerlukan suatu peta proses bisnis yang baik. Penyusunan peta proses bisnis yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. setelah kegiatan workshop penyusunan peta proses bisnis sebelumnya pada fave hotel Banjarmasin pada 20 Maret 2023 seluruh SKPD diundang Kembali untuk melaksanakan asistensi lanjutan penyusunan peta proses bisnis untuk mengevaluasi Peta Proses Bisnis yang sebelumnya telah dibuat.

Oleh karena itu DPPKBP3A mengikuti kegiatan asistensi lanjutan penyusunan peta proses bisnis yang dihadiri oleh Sriyati, A.Md dan Deni Setiawan A.Md. Kom yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 21 Juli 2023 di Aula Treepark Hotel Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dibuka oleh Bapak H. Ibadurrahman Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Adapun Narasumber Workshop adalah Bapak H. Ahmad Rizali Fahry, SH., MH dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pemanggilan kepada setiap SKPD untuk kemudian mempersentasikan Peta Proses Bisnis yang dibuat kepada Narasumber, Peta Proses Bisnis DPPKBP3A mendapatkan koreksi dari Narasumber pada bagian proses hanya boleh memiliki satu arah yang sebelumnya seperti pada gambar dibawah, setelah Asistensi dilakukan,agar Perbaikan Peta Proses Bisnis dilakukan segeranya.

Hasil Workshop ditindak lanjuti dengan Perbaikan seluruh Peta Proses Bisnis berdasarkan hasil asistensi yang telah dilakukan.

DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala Ikuti Rapat Koordinasi Sistem Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) pada tanggal 16 Agustus 2023 di Aula selidah Marabahan. Acara dihadiri oleh seluruh admin E-Lapor SKPD se Kabupaten Barito Kuala adapun utusan dari DPPKBP3A dihadiri Sriyati, A.Md.

Acara diawali dengan Sambutan dari Kepala Diskominfo dan selanjutnya Pj Bupati Mujiyat yang didampingi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
membuka acara secara resmi dan sekaligus meresmikan aplikasi dan inovasi ARCADUMAS (Aplikasi Reaksi Cepat Aduan Masyarakat).

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi berkaitan dengan pengelolaan pengaduan oleh Bapak M. Firhansyah, SH, M,AP,M.I.Kom Kepala Keasistenan PVL (Penerimaan/Verifikasi Laporan) Perwakilan dari Ombudsman RI.