DPPKB3A

DPPKBP3A KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari ini Senin, tanggal 10 Oktober 2022 telah dilaksanakan Rapat Staf intern DPPKBP3A, bertempat di Aula Raja Tumpang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan dihadiri oleh seluruh PNS Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Adapun rapat membahas tentang :
Sekretariat diantaranya

1. Diharapkan agar seluruh bidang-bidang mengikuti edaran perubahan bentuk surat sesuai edaran dari Dinas Perpustakaan.
2. Hasil Monitoring Website SKPD, diharapkan agar bidang-bidang dapat menyerahkan laporan tertulis disertai dengan file Dokumentasi kegiatan ke Sekretariat untuk selanjutnya dimuat kedalam Website SKPD.

Kepala Dinas diantaranya

1. Bidang diharapkan untuk segera merancang pelaksanaan kegiatan paling lambat 3 November, karena pada tanggal 4 November akan ada perubahan pejabat pengganti Bupati.
2. Serapan sudah mencapai 74.50% realisasi fisik dan realisasi keuangan. Oktober November Desember, seluruh bidang diharapkan bisa memacu kegiatannya.
3. H-1 puluk 17.00 ke BBC, untuk mengecek kesiapan terkait acara Talkshow yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, karena besok harinya acara akan mulai dari jam 9.
4. Terkait website, kegiatan masing-masing bidang di setorkan ke sekretariat, agar gelar juara harapan 3 pengelolaan website tidak turun.
5. Senin depan pembagian RB, Sakip, TPP dan Website, segera dikirim ke website, agar terhitung banyak.
6. Masukkan pemberian GDPK kedalam website, yang ada di koran.
7. Membuat SK untuk tim IT
8. Terkait perubahan iku 2017-2022 akan di koordinir oleh Sekretaris.
9. Jum’at gotong royong terkait sebentar lagi akan di evaluasi ZI (terkait pemasangan stiker kalau bisa sudah clear)
10. Picu lagi penyuluh di lapangan agar dapat meningkatkan pemutakhiran data .
    2 rumah keluarga di cerbon masuk intervensi untuk dilakukan bedah rumah dan harus selesai sebelum 4 november 2022 . Sebenarnya sudah stabil dan keluar dari stunting, tapi di intervensi karena miskin, yang di khawatirkan akan kembali beresiko stunting. Akan di ambil 1 yang akan di intervensi.
11. Pelaporan harus balance antara pendistribusian dan obat yang tersedia untuk alokon (sesuai stock opname) , dari sekarang balance kan agar tidak kacau.
12. Patbm bisa digabung di tanggal 18 sekalian, tapi pembinaan juga harus intensif supaya maksimal.

Bidang Dalduk diantaranya:

1. Target PPM MKJP BKKBN Pusat 9207 tercapai 2603 dengan persentasi 28,27%
2. Kader dilapangan sedang melakukan pemutakhiran data, masih mengunggu blangko formulir pendataan keluarga dari provinsi sampai. Pemutakhiran data sudah 18.28% dari 13 kabupaten, kita menempati urutan ke 6
3. Beberapa Puskesmas dan Bidan mau menaikkan biaya pasang lepas Alat Kontrasepsi 150. 2023 perlu dibuatkan perbup terkait biaya yang baru.

Bidang KB diantaranya :

1. Distribusi alkon masih ada 1 putaran di triwulan 4.
2. Dari bkkbn pusat, Seluruh kab kota harus membentuk anggota kelompok kb pria untuk penilaian ditahun depan, yang anggotanya boleh tidak ber kb, dan kalau bisa ada yang ber kb.

Bidang PPPA diantaranya :

1. rata2 semua kegiatan sudah di laksanakan. Tinggal lomba-lomba,
2. Temu forum anak belum dilaksanakan dan PATBM belum
3. PATBM akan di lombakan 27 28 Oktober 2022 di pulau suwangi dan sepakat bersama yang akan dijadikan tempat, masih di lobby untuk pelaksanaan agar dapat dibarengkan pada tanggal 18 karena 18 oktober akan dilaksanakan kontes keluarga.
4. Besok di Aula akan dilaksanakan Rapat TPK2D, yang diharapkan SKPD pengampu kegiatan, agar indikatornya terpenuhi.

Demikian berita acara rapat ini dibuat, untuk diketahui.

Marabahan, 5 Oktober 2022

Dalam  rangka optimalisasi pemantauan perkembangan anak balita di Kabupaten Barito Kuala,DPPKBP3A Barito Kuala mengadakan sosialisasi penerapan Kartu Kembang Anak (KKA) bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kabupaten Barito Kuala. Sosialisasi ini menyampaikan informasi tentang 7 aspek perkembangan anak, penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat di Kartu Kembang Anak (KKA), cara pengisian Kartu Kembang Anak (KKA), sertap raktik penerapan Kartu Kembang Anak (KKA).  Potensi anak dapat di deteksi dari Kartu Kembang Anak (KKA). Hal ini akan membantu orang tua untuk selalu mendampingi dan memonitor perkembangan anak dengan Kartu Kembang Anak (KKA),sehingga jika ada tanda-tanda stunting dapat segera tertangan.

Selain itu, pentingnya Kartu Kembang Anak yang salah satunya adalah indikator serta untuk pencegahan stunting. Kartu Kembang Anak (KKA),mencakup pengukuran pada aspek motorik kasar, motorik halus, komunikasi pasif, tingkah laku sosial, menolong diri sendiri, kecerdasan, hingga komunikasi aktif sehingga perkembangan anak dapat terpantau dan jika terdeteksi ada gejala stunting maka orang tua segera memeriksakan anaknya kePuskesmas atau kefasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Berikut ini, petunjuk dan tutorial yang cukup mudah diakses dalam menggunakan Kartu Kembang Anak https://www.youtube.com/watch?v=Lqu9t6Lcs0o&t=307s

MARABAHAN – Bupati Barito Kuala (Batola) Hj. Noormiliyani AS serahkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) kepada Sekretaris Daerah Batola Zulkipli Yadi Noor pada tanggal 3 Oktober 2022 setelah upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di Marabahan.

DPPKBP3A sebagai leading sektor dalam penyusunan rancangan awal GDPK menyusun rancangan tersebut pada tahun 2021 yang didampingi oleh konsultan dalam penyusunannya.

Data-data yang diambil dari dinas terkait yang dikumpulkan melalui pertemuan-pertemuan atau melalui Zoom Meeting yang dilakukan di Dinas Kominfo . kemudian pada tahun 2022 DPPKBP3A menyusun rancangan akhir dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2021 sd 2046.

Penyerahan didampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Batola Harliani. Bupati serahkan GDPK kepada Sekda sebagai bahan acuan dalam perencanaan pembangunan kependudukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Kepala Dinas DPPKBP3A Harliani menyebutkan, pembangunan keluarga menitikberatkan penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan serta menjadi sasaran peningkatan kualitas SDM Indonesia.

“Pembangunan kependudukan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan guna mencapai kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” sebutnya.

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan adanya acuan dalam menyusun program pengendalian kuantitas penduduk di masa mendatang, yaitu dalam bentuk Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2046.

Grand Design pengendalian kuantitas penduduk sendiri merupakan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini sekaligus mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang.

“Melalui GDPK sendiri arah kebijakan dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan,” jelas mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Batola ini.

Bupati menitipkan GDPK ini kepada Sekretaris Daerah Zulkipli Yadi Noor seraya berharap pembangunan khususnya terkait kependudukan di Batola dapat diteruskan.

“Mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir 4 November 2022. diharap pak Sekda serta seluruh jajaran dan siapapun penjabat Bupatinya dapat meneruskan pembangunan kedepan.

Marabahan – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan Diseminasi dan Audit Stunting, Selasa (27/9/2022).

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati H. Rahmadian Noor ini dirangkai Pengukuhan Komandan Kodim (Dandim) 1005/Barito Kuala Letkol Arm Ari Priyudono SSos MTr (Han) sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Acara pengukuhan yang dilaksanakan di Aula DPPKBP3A Batola ini dilakukan Wakil Bupati (Wabup) H Rahmadian Noor mewakili Bupati Hj Noormiliyani AS ditandai penandatangan ikrar serta penyelempangan sabuk Bapak Asuh Anak Stunting kepada Dandim Letkol Arm Ari Priyudono SSos MTr (Han).

Di hadapan peserta Diseminasi dan Audit Kasus Stunting serta Pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting yang terdiri dari Kadis PPKBP3A Hj Harliani, SKPD terkait, para camat, perwakilan puskesmas, rumah sakit, Pasi Ter Kodim dan para anggota lainnya, Wabup Rahmadian Noor mengatakan, terdapat 4 tahapan dalam audit kasus stunting di antaranya Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting yang terdiri dari OPD KB, Dinkes, RSUD, Tim Pakar dan Tim Teknis, pelaksana audit dan manajemen pendampingan dengan mengidentifikasi dan menyeleksi kasus kelompok sasaran serta kajian maupun rencana tindak lanjut, diseminasi audit kasus stunting secara reguler dua kali per tahun sesuai kebutuhan, serta melaporkan ke TPPS provinsi. Menyinggung terhdap kasus stunting yang terdapat di Desa Banua Anya, wabup menyatakan, tindaklanjutnya sudah terdapat dinas-dinas yang akan bertugas melaksanakan rekomendasi.

Kepada dinas DPPKBP3A mengharapkan agar serius dan mencermati sungguh-sungguh segala tahapan yang akan dilaksanakan sehingga penanganan kasus stunting di Barito Kuala bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Tindak lanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala. Wabup juga berharap, walau pun beliau bersama Bupati Hj Noormiliyani tidak lagi menjabat namun penanganan SKPD terhadap kasus stunting hendaknya tidak boleh kendur. Sebaliknya justru lebih fokus dalam mengatasinya supaya benar-benar teratasi.

Wabup menyatakan, agar perhatian SKPD terhadap kasus stunting terus fokus, ia nanti akan menitipkan permasalahan tersebut kepada Penjabat Bupati yang akan datang. Beliau berpandangan, penanganan kasus stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.

Sementara terkait dihadirkannya camat dalam kegiatan ini, menurut wabup, tentunya memiliki maksud supaya dana desa bisa disisipkan dalam penanganan kasus stunting seperti melalui Program Permata Bunda serta pengentasan rumah tak layak huni sebagaimana yang telah dilaksanakan.

Terkait pengukuhan Dandim sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, wabup menilai, suatu hal yang sangat positif untuk menambah kekuatan dalam percepatan penanganan kasus stunting. “Semoga dengan pengukuhan Dandim sebagai Bapak Asuh Anak Stunting ini kasus stunting Kabupaten Barito Kuala segera teratasi,” ucapnya.

Sementara itu, Dandim 1005 Barito Kuala Letkol Arm Ari Priyudono SSos MTr (Han) menyatakan, program Bapak Asuh Anak Stunting ini merupakan program dari komando atas yang turun hingga ke tingkat kodim.

Sementara jajaran Kodim, sebutnya, melaksanakan program untuk ikut mengentaskan stunting yang menjadi program nasional untuk menjadi pendampingan. Oleh karenanya, ia minta kepada seluruh stakeholder dan semua leading sektor di bidangnya untuk bisa bersama-sama bergerak dalam mengatasi kasus stunting.

MARABAHAN – Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat Kabupaten Barito Kuala oleh bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 23 September 2022 yang bertempat di SMPN 1 Marabahan. Sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala sekaligus secara resmi membuka acara tersebut. Acara dihadiri oleh Koalisi Kependudukan Indonesia, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Guru Indonesia, Kepala Sekolah SMPN 1 Marabahan, Kepala Sekolah SD Danda Jaya 4, Guru-guru SMPN 1 Marabahan, dan Guru-guru SD Danda Jaya 4.

Sosialisasi SSK adalah memberikan gambaran terkait sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan di mana di dalamnya terdapat pokok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan Generasi Berencana (GenRe). Sosialisasi ini bertujuan agar guru-guru mengetahui dan paham mengenai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), sehingga dapat mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelaaran yang diampu.

Melalui kegiatan ini diharapkan guru-guru dapat mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam mata pelajaran yang diampu.

Pada hari ini Senin tanggal 5 September 2022 telah dilaksanakan Workshop pemutakhiran PK22 tingkat Kabupaten Barito Kula oleh bidang Pengendalian Penduduk DPPKBP3A, bertempat di Aula Raja Tumpang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, Workshop tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala sekaligus secara resmi membuka acara tersebut, acara dihadiri oleh seluruh PNS, P3Kdan THL Lingkup balai Penyuluhan KB kecamatan yang menjadi lokus pemutakhiran PK 22 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Kabupaten
Barito Kuala. Kecamatan yang menjadilokusadalah: 1) Alalak, 2) Mekarsari, 3) Tamban, 4) AnjirPasar, 5) AnjirMuara, 6) Belawang, 7) Barambai, 8) Cerbon, 9) Marabahan, 10) Kuripan.

Workshop ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten hingga kecamatan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang berskala nasional yang terdiri dari seluruh propinsi, seluruh kabupaten, dan sebagian kecamatan. dalam Workshop tersebut diharapkan bagi manager pengeloladan Manager data bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan skill nya untuk bisa menjadi leader ditingkat kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi kegiatan tersebut di lini lapangan bersama kader pendata di desa-desa yang menjadi sampel pendataan.

Kegiatan pemutakhiran PK 22 (PendataanKeluargatahun 2022) dimulaidaritanggal 1 September 2022 sampaidengan 30 Oktober 2022, adapunmetodependataan yang digunakanadalahdenganformulirdan smartphone, masing-masingwilayahtidaksamametodenyatergantungdenganmetodepemetaanwilayah yang diusulkandandisetujuiolehpusat (BKKBN Pusat).

Diharapkan dengan selesainya pendataan ini nanti, data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan seluas-luasnyauntuk kepentingan masyarakat secara umum, dank hususnya perencanaan kebijakan kependudukan di masa yang akan datang.

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Agustus 2022 telah dilaksanakan Rapat Staf intern DPPKBP3A, bertempat di Ruang kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan dihadiri oleh seluruh PNS, THL Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan PKB
Adapun rapat membahas tentang :

1. Monev Program yang telah dilaksanakan oleh bidang-bidang dan Seluruh PKB pada Triwulan III kegiatan apa saja yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.
2. Seluruh PKB agar melakukan persiapan guna menghadapi Monev yang dilaksanakan oleh BPKP ke lapangan berkaitan dengan pemeriksaaan yang berkaitan dengan Tim Pendamping Keluarga yang ada dilapangan.
3. Penyerahan Penghargaan satya lencana karya satya 10 tahun bagi 8 PKB dan Penghargaan satya lencana karya satya 30 tahun bagi 12 PKB.
4. Terjadilah kesepakatan bahwa target kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera dilaksanakan guna memenuhi target yang sudah ditentukan dan juga akan mempersiapkan segala sesuatu guna menghadapi kedatangan BPKP ke lapangan.

DPPKBP3A – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Tahun 2022.

Berlangsung di halaman kantor DP2KBP3A, kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Zulkifli Yadi Noor beserta Istri, dan penyuluh Keluarga Berencana dari 17 Kecamatan.

Kegiatan ini dimeriahkan berbagai lomba, di antaranya peragaan busana, bernyanyi, dan lainnya.

Kepala DP2KBP3A Hj. Harliani menyampaikan, acara ini bertujuan memperkuat kepedulian terhadap program KB, sekaligus mempererat silaturahmi.

Memang kegiatan ini pertama kali dilaksanakan, tapi ini akan kita rencanakan dilaksanakan setiap tahun dan menjadi ikon untuk memupuk rasa kebersamaan,” tuturnya di sela kegiatan, Rabu (17/08/2022).

Sementara itu, Sekda dalam sambutannya, menilai Batola telah berhasil mengendalikan penduduk.

“Memang isu saat ini jumlah penduduk semakin banyak, sehingga konsekuensi yang kita hadapi adalah jumlah pangan yang perlu bertambah, harus mencari tempat tinggal, dan konsumsi bertambah,” tutur zulkifli.

Untuk itu menurutnya, peran ibu sangat penting dalam mengendalikan jumlah itu, dan berharap dapat diimbangi dengan ketahanan pangan.

Kamis, 7 Juli 2022 DPPKBP3A memperingati Hari Keluarga Nasional ke 29 di Aula DPPKBP3A, acara dimulai dengan mengikuti secara daring via chanel youtube BKKBN yang memuat serangkaian Kegiatan Pucak peringatan Harganas ke-29 di Sumatera Utara dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.

Harganas merupakan perwujudan pentingnya arti keluarga terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi pondasi penting awal pembangunan karakter bangsa. Tema Hari Keluarga Nasional 2022 Tema yang diangkat pada Hari Keluarga Nasional 2022 masih sama seperti tahun lalu, yaitu fokus pada penurunan stunting anak. Harganas menjadi ajang sosialisasi kepada keluarga untuk membantu percepatan penurunan stunting.

Diketahui, saat ini angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen (SSGBI 2021). Masih ada target besar untuk capai angka stunting 14 persen pada 2024. Karena itu menurut Deputi Agus, keluarga adalah tonggak pertama yang harus bisa mencegah terjadinya stunting. Melalui pencegahan sejak sebelum perkawinan, sampai 1000 hari fase kehidupan “Harganas ini akan menjadi momentum mengajak masyarakat untuk entaskan stunting di seluruh wilayah Indonesia.

Setelah mengikuti acara puncak Harganas secara daring, kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas DPPKBP3A yang ditandai dengan syukuran potong tumpeng. Acara dihadiri oleh seluruh ASN DPPKBP3A dan seluruh PKB yang ditugaskan di Kabupaten Barito Kuala.

Pada hari ini Senin tanggal 04 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Staf intern DPPKBP3A, bertempat di Ruang kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan dihadiri oleh seluruh PNS dan THL Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Adapun rapat membahas tentang :

1. Evaluasi tentang aplikasi new siga kepada bidan yang tidak mau untuk melaporkan pada aplikasi dikarenakan mengunakan alkon mandiri.
2. Evaluasi Kegiatan DAK Non fisik dan fisik yang masih tercatat nol di aplikasi Morena.
3. Laporan oleh Sekretaris terhadap Pelaksanakan Mini lokakarya di Kecaamtan Cerbon, yaitu kesepakatan bahwa Kader BKB akan dibayarkan honor kepada 2 orang kader, follow up KIA kepada Puskesmas setempat, Minlok Kecamatan agar PKB dilibatkan/diundang.
4. Evaluasi ZI menunjukan fisik dan administrasi yang harus dibenahi diantaranya berkas fisik yang harus ditertibkan.
5. RFK format 2 harus dibuat segera.
6. Temuan BPK berkenaan aplikasi stock opname dan SOP.
7. Arahan tentang Disiplin kinerja berkenaan dengan pengisian E-kinerja dan Absen pada SP.
8. Mengaktifkan kembali apel pagi dan apel sore karena beberapa hari terlewat karena padatnya kegiatan dilapangan dan membuat laporan kinerja manual, membuat jadwal piket dan jadwal apel, kemudian pelaksanaan saving (senin breafing) pada pukul 10.
9. Laporan bidang-bidang terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II.

DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aula Selidah Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 28 Juni 2022.

Sesuai isu perempuan dan anak dalam 5 Arahan Presiden Republik Indonesia yaitu :
(1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender;
(2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak;
(3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(4) Penurunan pekerja anak;
(5) Pencegahan perkawinan anak.

Berdasarkan isu-isu tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan Kegiatan Pelatihan Manajemen Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

Adapun peserta dihadiri oleh konselor, mediator, satgas PPA, Puspaga, DWP, TP PKK Kabupaten, Kemenang, Pengadilan Agama dan Forum Anak Daerah (FAD).

Adapun materi disampaikan oleh :

1. DR. Rahmida Erliyani, SH, MH. dari lembaga bantuan hukum dan konsultasi ULM Banjarmasin. Materi sekitar RUU tindak pidana kekerasan seksual /RUU TPKS th. 22 atau UU lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kasus ini semakin meningkat di barito kuala.
2. Rika Kisnarini, S. P. Si, M. PSi, Psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kab. Banjar. Memberikan materi berkiatan pengaruh psikologis KDRT

Dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus bekerjasama dengan lembaga lain. Masing-masing lembaga / punya fungsi berbeda, Setiap konselor dan mediator harus memiliki sertifikat pelatihan guna menunjang peningkatan penanganan kasus, Naiknya pelayanan kasus disebabkan orang sudah mengetahui fungsi UPTD PPA yang dalam hal ini memerlukan konselor dari para ulama untuk pemulihan psikologis.