DPPKB3A

Pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 telah dilaksanakan sefing (Senin Breifing) Perdana, acara dipimpin oleh Kepala dinas dan dihadiri oleh seluruh ASN DPPKBP3A kab. Barito Kuala.

Adapun Sefing sefing (Senin Breifing), membahas tentang :
1.Arahan agar setiap bidang menyelesaikan SOP dan selanjutnya dikonsultasikan ke Sekretaris
2.Inovasi yang akan diluncurkan pada saat louncing ZI WBK WBBM antara lain : Sakajang, Rias bedak, dan di tunggu inovasi lain dari bidang
3.Kegiatan di bulan Februari adalah Desa Ramah perempuan dan anak
4.Data-data pada bidang agar dipersiapkan guna pelaksanaan Louncing desa ramah perempuan dan anak oleh pusat.
5.Masing-masing bidang agar membuat matrik kegiatan
6.Perjanjian kinerja bagi eselon III dan IV agar dipersiapkan.

Pada hari ini Rabu, tanggal 02 Februari 2022 telah dilaksanakan Rapat Staf intern DPPKBP3A sekaligus sosialisasi internal ZI , bertempat di Aula Raja Tumpang kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan dihadiri oleh seluruh PNS Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Adapun rapat membahas tentang :
1.Membangun komitmen bersama berkenaan dengan pelaksanaan ZI di DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala.
2.Arahan Kepala Dinas bahwa pada setiap hari Senin dilaksanakan Senin Breafing yang dilaksanakan secara rutin.
3.Slogan yang selalu harus diingat dan dipahami oleh semua Pegawai yaitu Batola Setara dan DPPKBP3A Keren
4.Diingatkan kembali kepada setiap pegawai bahwa setiap pekerjaan kita harus menunjang IKU SKPD
5.Sosialisasi Internal SKPD tentang ZI, WBK dan WBBM dengan membuat kemungkinan-kemungkinan adanya celah terjadinya Gratifikasi pada setiap bidang.
6.Rencana pemberian reword dan fanisment kepada PKB periode tahun 2021.
7.Setiap bidang diharapkan agar membuat inovasi-inovasi yang ditargetkan ada 4 inovasi.
8.TLHP dari inspektorat agar dapat diselesaikan 100% .
9.Rencana untuk melakukan survey kepuasan masyarakat, dengan menambahkan nomer HP pada setiap responden, untuk memudahkan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil survey.
10.Agar setiap bidang mempersiapkan Perjanjian Kinerja untuk selanjutnya akan ditandatangani atasan.
11.Dilakukan evaluasi internal terhadap Reformasi Birokrasi DPPKBP3A Kab. Barito Kuala.

Marabahan, 3 Februari 2022 Telah dilaksanakan  Monitoring Pelayanan Kb Mkjp Di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Balai Kb Kecamatan Anjir Muara) Pada Tanggal 3 Pebruari 2022

Vasektomi adalah Medis Operasi Pria ( MOP ) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala pada dasarnya dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pelayanan KB MKJP ( Implan ),

Namun Medis Operasi Pria ( MOP ) pada pelaksanaan kali ini sangat istemewa karena calon akseptor adalah dari Mitra Kerja terkait yaitu dari Kodim 1005 Barito Kuala yaitu dari unsure Babinsa. Pelayanan KB Medis Operasi ini yang bersumber dari dana DAK BOKB Tahun 2022 dan ditambah dengan dana dari APBD ( Murni ). Namun saja jasa tenaga medis sangat rendah, sehingga di Kabupaten Barito Kuala tidak bisa dilaksanakan sehingga perlu adanya fasilitasi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pelaksanaannya.

       Pelayanan KB Medis Operasi Pria ( MOP ), yang difasilitasi dengan menggunakan dana DAK BOKB TA 2022 Sub Menu Penggerakan pelayanan KB dan Dana APBD ( Mumi ) Kabupaten Barito Kuala di Kecamatan Anjir Muara.

Adapun calon peserta KB MOP yang dapat dilayani sebanyak 3 orang yang terdiri dari :

a. Kecamatan Mekarsari sebanyak 1 orang.

b.Kecamatan Marabahan sebanyak 1 orang.

c. Kecamatan Alalak sebanyak 1 orang

      Pelayanan KB Medis Operasi Pria dilaksanakan oleh Dr. Mahendra Prakosa dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan beserta tim tenaga medis lainnya.

      Peserta KB Implan yang dilayani sebanyak 40 orang dengan 2 kali kegiatan, yaitu pada tanggal 2 Pebruari 2022 dan tanggal 3 Pebruari 2022.

Pelayanan KB Implan ini calon akseptornya berasal dari Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Anjir Pasar.

Kegiatan juga diisi dengan Sosialisasi KB Pria dengan nara sumber Dr. Ma Hendra Prakosa dan dari akseptor MOP yang sudah dilayani sebagai testimony.

Marabahan 12 Januari 2022 – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Monev ke Balai Penyuluhan KB se Kab.Barito Kuala, untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan serta Kinerja PKB di lapangan dan kondisi Balai Penyuluhan KB apakah sudah sesuai standart, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan Pelayanan. .Kegiatan monev ini dilaksanakan di bulan Januari 2022.
Adapun tim monev terdiri dari kepala dinas, sekretaris pejabat eselon 3 dan 4 pada bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pengendalian penduduk.

Setelah selesai pelaksanaan monev akan ditentukan Balai PKB mana saja yang mendapat predikat terbaik dan juga Balai PKB mana saja yang mendapat predikat kurang baik, hal ini dilakukan sebagai motivasi PKB agar dapat meingkatkan tertib administrasi maupun dalam hal pelayanan.

Marabahan – Kabupaten Barito Kuala (Batola) terpilih sebagai wilayah model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) RI.

Dua desa yang terpilih menjadi model DRPPA ini yaitu Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara dan Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak. Kabupaten Batola menjadi bagian dari 19 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai DRPPA yang menjadi tanggungjawab Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

Kepala DPPKBP3A Batola, Hj Harliani, melakukan audensi kepada Bupati Hj Noormiliyani AS di kediaman, Rabu (19/01/2022) pagi, terkait persiapan pencanangan.

“Bupati menghendaki pencanangan dilaksanakan di awal-awal Pebruari,” tutur Harliani.

Ia juga menyatakan Batola ditetapkan 2 desa menjadi perwakilan Kalsel sebagai DRPPA yaitu Desa Sepakat Bersama dan Desa Pulau Sewangi.

Kepala DPPKBP3A Batola ini mengutarakan, dipilihnya Batola sebagai perwakilan selain kepala daerahnya perempuan juga kades desa yang menjadi lokasi pencanangan juga perempuan.

“Mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Perempuan kan memiliki naluri perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama perempuan serta anak, baik terhadap perlindungannya maupun pemenuhan hak-haknya,” ucapnya.

Kadis yang akrap disapa bu Harli ini menambahkan, dengan ditetapkan model DRPPA maka perlu tindaklanjut yang diawali pencanangan untuk selanjutnya dilakukan persiapan-persiapan yang akan menjadi tahapan agar sesuai ketentuan yang akan menjadi evaluasi dari Pusat nantinya.

Sementara menyangkut dana, lanjutnya, akan dipersiapkan alokasi APBDes. Sedangkan bantuan pusat diperuntukan untuk kepentingan-kepentingan seperti pelatihan, pendidikan, dan lainnya untuk desa.

“Jadi yang terpenting di sini bagaimana desa bisa mengalokasikan untuk kepentingan perempuan dan anak,” tukasnya.

Sebelumnya dalam audensi, Bupati Hj Noormiliyani mengharapkan melalui pembentukan DRPPA akan memberi manfaat menyelesaikan permasalahan gender serta meningkatkan wawasan maupun peran aktif perempuan.

“Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman khususnya perempuan dan anak dengan memenuhi hak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi serta tersedianya sarana dan prasarana yang ramah perempuan dan anak,” ucapnya.

Marabahan, Rabu (05 /01/2022) telah dilaksanakan Rapat Staf intern DPPKBP3A, bertempat di Aula Raja Tumpang kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Barito Kuala  dan dihadiri oleh seluruh  PNS dan tenaga harian lepas (THL) Lingkup  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Barito Kuala.

Adapun rapat membahas tentang :

1. Arahan tentang Disiplin Pegawai dan diharapkan dapat ditingkatkan terutama dalam pelaksanaan apel pagi dan apel siang  yang melibatkan seluruh ASN dan tenaga Honorer.
2. WFH ditiadakan di tahun 2022 karena sudah ditoleransi oleh pimpinan di tahun 2021.
3. Persiapan seluruh bidang-bidang dengan ditunjuknya DPPKBP3A sebagai WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani)
4. Semua ASN DPPKBP3A agar membuat SKP Periode Januari – Juni 2021
5. Menata dan membenahi data-data kegiatan per bidang yang telah dilaksanakan di tahun 2021 dan sebelumnya.
6. Kesepakatan bahwa rapat bulanan dilaksanakan diminggu pertama disetip bulannya.
7. Monitoring dan evaluasi pencapaian program
8. Identifikasi kendala dalam pencapaian program
9. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan per bidang
10. Seluruh ASN agar melaporkan kegiatan harian kepada pimpinan sesuai dengan format yang telah dibagikan.

Rapat di tutup dengan ISOMA dan selanjutnya seluruh Pegawai kembali melanjutkan kegiatan masing-masing.

Marabahan, Senin (3/01/2022) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Apel Pagi Perdana Pegawai tahun 2022.

Kepala Dins Hj. Harliani, S.IP, M.Si memimpin langsung apel tersebut yang dihadiri oleh Sekretaris, Seluruh Kabid, Kasubbag dan Pejabat fungsional yang baru saja di lantik pada tanggal 31 Desember 2021,   apel dilaksanakan di Halaman Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Apel harian dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Barito Kuala Nomor: 065/ 2313/ ORG-SETDA tahun 2021 tanggal 23 November tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disense (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Setelah apel dilanjutkan dengan ramah tamah dan rembuk ringan seputar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan.

Bupati Barito Kuala H. Noormiliyani AS, SH meresmikan Balai Penyuluh KB Kecamatan Mekarsari, Selasa 22 Desember 2022.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala, Hj. Harliani, S.IP, M.Si menyampaikan, Balai Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluh KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik. Bangunan yang difungsikan menjadi balai penyuluhan KB.

Dengan terbangunnya dua balai yaitu balai PKB yang ada di Kecamatan Mekarsari dan Jejangki tdi tahun 2021 makalengkaplah sudah jumlah balai PKB yang ada di Kabupaten Barito Kuala dengan total keseluruhan menjadi 17 Balai.

Balai PKB berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program Bangga Kencana, serta untuk mengendalikan dan membina petugas lapangan KB, institusi masyarakat perdesaan yang meliputi PPKBD, Sub PPKBD, dan mitra kerja.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terkhusus untuk Pemerintah Kecamatan Mekarsari, yang telah membantu kepengurusan tanah daerah untuk di jadikan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Mekarsari.

Jumlah penyuluh KB di Kabupaten Barito Kuala mencapai sekitar 30 petugas, dengan jumlah yang masih sangat kuranga pabila dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di kabupaten Barito Kuala, namun diharapkan penyuluh KB yang ada betul-betul dapat maksimal dan konsisten dalam melaksanakan tugas.

Marabahan – Sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, tahun 2021 ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kembali melaksanakan pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

KLA merupakan sistem pembangunan berbasis anak yang dilakukan melalui integrasi sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang secara keseluruhan dalam program kebijakan untuk menjamin hak anak.Penghargaan KLA diberikan kepada seluruh kabupaten/kota yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sistem pembangunan anak telah didirikan sejak 2006 yang sempat direvitalisasi pada 2010 dan 2011. Sedangkan apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dalam 5 kategori, mulai Pratama, Madya, Nindya, Utama hingga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Khusus Provinsi Kalsel sendiri pada penganugerahan KLA tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian PPPA secara virtual, Kamis (29/07/2021), setidaknya terdapat 10 kabupaten/kota yang meraih penghargaan.

10 kabupaten/kota di Kalsel itu di antaranya untuk peringkat Pratama diraih Kabupaten Barito Kuala (Batola), Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan. Sedangkan kategori Nindya diraih Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan. Sementara Kabupaten Tabalong peringkat penghargaan yang diraih pada kategori Nindya.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS didampingi Ketua Gugus Tugas (Gustu) KLA yang juga Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor, Sekretaris Gustu KLA yang juga Kepala DPPKBP3A Hj Harliani, para SKPD terkait, dan dunia usaha menyambut gembira atas penghargaan yang diperoleh Batola.

“Keberhasilan yang diraih Batola ini tentunya tidak terlepas kerjasama semua pihak yang terlibat. Untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” ucapnya di sela menghadiri pemberian penghargaan secara virtual di Media Center Batola Setara Diskominfo Batola.

Noormiliyani mengharapkan penghargaan KLA yang diraih Batola ini dapat terus dipertahankan, dan jika perlu ditingkatkan lagi pada kesempatan-kesempatan mendatang.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan. Semoga kerjasama yang dilakukan bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga raihan prestasi yang didapatkan di kesempatan-kesempatan berikut bisa lebih meningkat lagi

Sementara itu, Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati melalui Video Zoom menyatakan, tahun 2021 ini terjadi peningkatan penerima penghargaan KLA dibandingkan tahun 2019. “Menjadi kebanggan kita bersama pada tahun 2021 ini penerimaan KLA meningkat dari tahun 2019, yakni dari 249 menjadi 279 kabupaten/kota,” ujar wanita yang akrap disapa Bintang Puspayoga tersebut.

Bintang Puspayoga berharap, penghargaan yang diberikan tak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, namun menjadi penyemangat bagi daerah lain untuk melindungi anak di daerah masing-masing. “Besar harapan kami daerah yang telah mendapatkan penghargaan dapat menjadi praktik bagi daerah lainnya guna menuju Indonesia layak anak 2030 dan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Marabahan – Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Desa Batik dan Desa Sungai Lirik, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala melaksanakan pelatihan keterampilan menganyam tas purun unggulan di Balai Desa Batik, Kecamatan Bakumpai, Rabu (28/7/2021).

Kegiatan yang dinarasumberi pelatih bersertifikat yakni, Normasari dan Ulfah dari Kecamatan Bakumpai ini diikuti oleh 28 peserta, masing-masing 14 orang dari Desa Batik dan 14 orang Desa Sungai Lirik.

Kepala DPPKB3A Kabupaten Barito Kuala Hj Harliani mengatakan, kegiatan pelarihan ketarampilan pembuatan tas purun unggulan ini bertujuan untuk mempertahankan tradisi turun temurun yang harus dilestarikan.

“Oleh karenanya, selain kuantitas diperlukan juga peningkatan kualitas agar permintaan dapat terpenuhi saat orang memerlukannya,” kata Harliani.

Harliani berharap, ke depanya para peserta bisa terus mengembangkan karyanya dan menjadikan anyaman purun sebagai salah satu produk kerajinan unggulan.

“Ya, baik dalam kondisi asli maupun sudah dimodifikasi menjadi tas berkualitas yang dapat meningkatkan nilai jual guna meningkatkan pendapatan perajinnya,” harapnya.

Marabahan – Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) merupakan mitra kerja pemerintah di bidang kependudukan yang berperan aktif menjadi motivator dalam mempromosikan dan mensosialisasikan program Bangga Kencana (program yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran, laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan ketahanan keluarga).

Demikian dikatakan Bupati Hj Noormiliyani AS, saat mengukuhkan Kepengurusan Koalisi Indonesia (KKI) untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Barito Kuala (Batola) periode 2021-2025 di Aula Mufakat, Senin (12/7/2021).

Pengurus KKI Batola yang dikukuhkan terdiri dari Ketua Badan Pengurus Hj Saraswati Dwi Putranti, Wakil Ketua Hj Harliani, Sekretaris Eddy Erwan Nopianoor, Wakil Sekretaris Zulfikar.

Kepengurusan juga dilengkapi Bidang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk dengan Koordinator H Sarbini, Bidang Mobilitas dengan Koordinator H Muhammad Hasbi, dan Bidang Pembangunan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Koordinator H Wahyu Wiguna.

Bupati Noormiliyani mengatakan, KKI Batola memiliki tugas yang sangat berat membantu pemerintah daerah terutama dalam kaitan menghadapi terjadinya demografi penduduk usia produktif tahun 2035 mendatang.

Dalam kaitan itu, ia menyarankan organisasi yang dikomandoi isteri Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor ini dapat membuat strategi dengan menciptakan grand desaign terkait upaya mengatasi lonjakan penduduk di samping turut memikirkan langkah-langkah dalam menekan terjadi perkawinan usia dini serta pemenuhan target kartu identitas anak (KIA) usia 0 – 16 tahun dan 11 bulan di 2024 mendatang.

Dikatakannya, tujuan dibentuknya KKI untuk meningkatkan peran serta mitra kerja dalam membangun keluarga sejahera dan berpartisipasi dalam penanganan persoalan penduduk dan pembangunan kependudukan.

Sementara itu, Sekretaris Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (KIKP) Kalimantan Selatan (Kalsel), (Cand) Gusti Surian mengatakan, peran dari KKI kabupaten adalah bagian dari mitra pemerintah memberikan masukan-masukan terkait dengan hal-hal kependudukan.

“Kependudukan itu memiliki peran besar. Malah seharusnya kalau bicara penduduk idealnya terdapat menteri kependudukan di negeri kita yang tidak mudah dalam mengurus penduduk. Dan maju mundurnya sebuah negara itu terlihat dari bagaimana kemampuan pengelola kependudukan,” ucapnya.

Surian menyatakan, kekuatan suatu negara ada di penduduknya. Inilah yang menjadi hal yang terpenting menjadi sebuah inspirasi awal koalisi hadir didampingi bersama BKKBN yang merupakan bagian dari kepentingan besar untuk membantu pemerintah dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan.

Sebelumnya, Ketua KKI Batola, Hj Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan memimpin KKI sekaligus memohon doa agar diberikan kekuatan dalam melaksanakan amanah yang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batola.

Ketua TP-PKK Batola ini mengharapkan, kepengurusan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Batola yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah, swasta, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat hendaknya tak sekedar terbentuk namun dapat menjalankan peran dan fungsinya yaitu sebagai motivator dalam mempromosikan dan mensosialisasikan program keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta menjadi pusat kajian maupun informasi maupun sarana
pertukaran informasi dan memberikan pendudikan kependudukan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Kepala DPPKB3A Hj Harliani mengatakan, pihaknya memfasilitasi kegiatan ini dengan harapan pengurus koalisi nantinya dapat membantu program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Barito Kuala.

“Sebagai mitra kerja, kami mengharapkan kerjasama dan bersinergi untuk penanganan masalah kependudukan serta solusinya sebagai bentuk rencana aksi yang nantinya akan dilakukan.

Marabahan – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) di 13 kabupaten/kota di Aula Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Senin (5/7/2021).

Rapat koordinasi tersebut dibuka dan dipimpin langsung Ketua TP- PKK Hj Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor yang juga sebagai Wakil Ketua TPK2D Kabupaten Barito Kuala.

Saraswati Dwi Putranti mengungkapkan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga melalui kegiatan peningkatan kualitas keluarga, mengetahui profil desa locus kegiatan peningkatan kualitas keluarga lengkap, juga menyampaikan hasil penghitungan pengisian kondisi kualitas keluarga di desa locus melalui google form, mengevaluasi kondisi kualitas keluarga termasuk indeks ketahanan keluarga di desa, serta mengetahui permasalahan dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanaan oleh dinas, instansi, organisasi, lembaga dan stakeholder lainya dalam rangka peningkatan kualitas keluarga di desa.

Locus desa pelaksana kegiatan peningkatan kualitas keluarga ini telah ditentukan berdasarkan SK Bupati Batola yaitu Desa Anjir Serapat Muara, Kecamatan Anjir muara.

Semoga penigkatan kualitas keluarga di Desa Anjir Serapat Muara akan menjadi percontohan bagi desa lainya di wilayah kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, Kepala DPPKB3A Batola Hj Harliani mengucapkab terima kasih kepada bupati dan wakil bupati Batola serta ketua TP PKK beserta lintas sektor yang mendukung penyelenggaraan TPK2D di Batola.

Kami juga berterimakasih kepada Kepala DPPPA Kalsel beserta jajaran yang telah membina dan mengarahkan untuk kegiatan TPK2D di Batola.

“Sungguh suatu kehormatan kegiatan rapat koordinasi ini ternyata secara kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Kepala DPPPA Kalsel, sehingga suasana bertambah meriah meski hanya digelar sederhana.