DPPKB3A

Study banding dan silaturahmi Komisi I DPRD Kabupaten Tapin Ke DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala dalam rangka Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 yang dihadiri oleh Ketua Komisi I beserta anggota, Kepala DPPPA Kabupaten Tapin beserta jajaran nya.

Pada kesempatan ini dihadirkan juga Kepala Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara Kepala Desa Suwangi Kecamatan Alalak, dimana 2 Desa ini menjadi pailot projek sebagai desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Acara di awali dengan :

1. Doa yang dipimpin oleh Kabid Pengendalian Penduduk Drs. M. Mas’ud
2. Penyampaian sambutan yang di pimpin oleh kepala DPPKBP3A dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPPKBP3A Dra. Auliany
3. Sambutan Dari Ketua Komisi I Hj. Eminovita
4. Paparan yang disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (dr. Lisa Herawati berkaitan Isu Perempuan dan Anak dalam 5 arahan prioritas
5. Paparan oleh Kepala Desa Suwangi Kecamatan Alalak berkaitan kegiatan yang dilaksanakan didesa
6. Paparan oleh Kepala Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara berkaitan kegiatan yang dilaksanakan didesa
7. Acara dilanjutkan dengan Tanya jawab.

Dari hasil study tiru ini diharapkan ada ilmu yang didapat dan dapat diterapkan di Kabupaten Tapin,

Tiga kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) di Kabupaten Barito Kuala mendapatkanbantuanAlatTeknologiTepatGuna (ATTG) dari BKKBN PerwakilanProvinsi Kalimantan selatan pada Jum’at. 25 November 2022. Tigakelompok yang menerima bantuan yaitu, Kelompok UPPKA Harapan Jaya dari Desa Antaraya Kecamatan Marabahan, Kelompok UPPKA Pisang dari Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh, dan Kelompok UPPKA Santik dari Desa Puntik Kecamatan Mandastana.

Penyerahan bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Ibu Ratna S.Pd sebagai perwakilan dari Bidang KS-PK BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dan diterima secara langsung oleh IbuHj. Harliani, S.IP, M. Si sebagai Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala di Aula Raja Tumpang DPPKBP3A.

DPPKBP3A – Rabu, 16 Nopember 2022

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada tanggal 16 November 2022 yang dibuka Secara resmi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak , Hj Harliani S.IP M.Si yang bertempat di Aula Raja Tumpang Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Konselor, Mediator, Satgas PPA, Puspaga, Dharma Wanita Persatuan , TP PKK Kabupaten, Kemenag, Pengadilan Agama dan Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala, dan Ibu Ningrum Bahalathifah S.Psi M.Psi selaku Narasumber serta ibu Aziza Fitriah, M.Psi selaku Narasumber dimana beliau adalah Dosen Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Merupakan Tim Ahli Psikolog UPTD PPA DP3A Banjarmasin
Dalam Laporan Kepala Dinas DPPKBP3A Barito Kuala, Hj Harliani S.IP M.Si menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan peran tanggung jawab masing-masing stakeholder terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan secara konferhensif dan berkelanjutan melalui pelatihan manajemen dan penanganan kasus.

Kepala DPPKBP3A Barito Kuala dalam sambutannya menyampaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perbincangan yang serius dan masih menjadi isu yang dihadapi oleh pemerintah daerah, hingga saat ini sudah tercatat 47 kasus masuk dalam penanganan UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala, Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah pemerintah kabupaten.
Manajemen Penanganan Kasus merupakan pendekatan yang tepat dalam menghadapi kerumitan permasalahan perlindungan perempuan dan anak ini. Melalui manajemen kasus dapat dilakukan secara komferhensif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu , Kepala Dinas DPPKBP3A Barito Kuala berharap kegiatan ini beserta tindak lanjutnya , mampu menjadi anak tangga bagi suksesnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang komperehensif. hendaknya seluruh komponen terkait, mampu mensinergikan kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten barito Kuala.

DPPKBP3A Selasa, 15 Nopember 2022

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembinaan dan Penguatan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 oleh Tim Zona Integritas Pemkab Batola pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan di Aula Raja Tumpang Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala pada Selasa, 15 November 2022. Tim Zona Integritas Kabupaten Barito Kuala melakukan kunjungan. Dalam Kunjungannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Ibu Hj Harliani S.IP M.Si memberikan paparan terkait 6 Area Perubahan yang dilaksanakan di DPPKBP3A yang diantaranya adalah Area Manajemen Perubahan, Penataan TataLaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Menanggapi Paparan yang telah diberikan Kepala DPPKBP3A Barito Kuala, Tim Zona Integritas Kabupaten Barito Kuala memberikan respon yang baik terhadap paparan yang telah diberikan, Mereka berharap agar DPPKBP3A Barito Kuala pada penilaian yang akan dilakukan pada bulan juni 2023, DPPKBP3A Barito Kuala dapat masuk kedalam 3 nominasi yang akan mewakili kabupaten barito kuala untuk kemudian akan di berangkatkan ke Jakarta.

Dalam penjelasannya Tim Zona Integritas Kabupaten Barito Kuala menyampaikan, agar DPPKBP3A diadakan sebuah Inovasi berupa aplikasi yang memiliki nilai guna bagi pelayanan publik, menanggapi hal tersebut Kepala DPPKBP3A Barito Kuala menyampaikan inovasi yang akan dibuat berupa pembuatan aplikasi Pengaduan Kekerasan yang akan Masuk ke UPTD PPA dan kemudian dilengkapi dengan Survey Kepuasan Pelayanan yang berbasis digital yang akan di akomodir oleh Tim IT yang ada di DPPKBP3A Barito Kuala.

DPPKBP3A- Rabu, 09 Nopember 2022

Kegiatan launching dashat dan penguatan kemitraan kampung KB di Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai oleh bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, diadakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 yang bertempat di Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai. Kegiatan ini diresmikan dan dilakukan launching DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Kabupaten Barito Kuala, Bapak Akhmad Mawarni. Kegiatan ini juga dihadiri oleh  Deputi KBKR BKKBN Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, Camat Bakumpai yang diwakili oleh Sekretaris Camat, Camat Marabahan, Kepala UPT Puskesmas Lepasan, Perwakilan Dinas Kesehatan, Kepala Desa Banua Anyar, Ketua TP PKK Desa Banua Anyar, KUA Banua Anyar, Perwakilan dari Kepolisian, Perwakilan dari TNI, dan Aparat Desa Banua Anyar.

Launching DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan edukasi perbaikan gizi bagi keluarga berisiko stunting. Pemenuhan gizi ini diberikan kepada calon pengantin atau catin, ibu hamil, ibu menyusui, balita stunting, dan terutama dari keluarga kurang mampu. Program DASHAT ini memanfaatkan sumber daya lokal, baik tenaga maupun bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya atau kontribusi dari sektor lainnya.

Hasil yang diharapkan dengan adanya program DASHAT selain terpenuhinya kebutuhan gizi anak stunting, bumil/busui dan keluarga risiko stunting, juga diperolehnya pengetahuan dan keterampilan penyiapan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, melalui keterlibatannya dalam kelompok usaha keluarga/masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya program DASHAT ini diharapkan setiap ibu hamil, ibu menyusui lebih diperhatikan asupan nutrisinya sehingga terlahir generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mencanangkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMPN 1 Marabahan dan SDN Danda Jaya 4, Kamis (20/10/2022).

Didampingi oleh Kadis DPPKBP3A Hj Harliani, yang mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Kadisdik Batola Sumarji, Camat Marabahan, Kepsek SMPN 1 Marabahan, dan Kepsek SDN Danda Jaya 4, Noormiliyani meresmikan ditandai dengan pemukulan gong di SMPN 1 Marabahan.
Dikatakan bahwa pendidikan kependudukan sangat penting untuk dipahami oleh para siswa. Agar semakin peka terhadap kondisi demografi.

”Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menyiapkan SDM Indonesia memasuki era bonus demografi,” ujarnya.

Beberapa yang dipersiapkan tersebut, lanjut bupati, seperti memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong terciptanya lapangan kerja.

“Dengan program SSK ini diharapkan bisa memupuk kesadaran generasi muda tentang kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggalnya,

Selain itu, dibutuhkan kepedulian terhadap perkembangan penduduk, peduli terhadap isu-isu kependudukan, dan bisa melakukan langkah nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan.

Hadir juga dalam acara tersebut Pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Batola, para ketua organisasi wanita, para kepsek dan dewan guru serta undangan lainnya.

DPPKBP3A – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala meluncurkan program Sekolah Siaga Kependudukan tingkat SD dan SMP yang akan memberikan pendidikan kependudukan bagi siswa agar terbentuk generasi berencana.
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) memiliki pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana.

Latar belakang lahirnya SSK juga tidak terlepas dari program generasi berencana (Genre) yang sudah terlebih dahulu digulirkan. Terlebih selama ini sekolah dianggap satu-satunya agen perubahan secara formal di Indonesia.
Tidak dipungkiri masih cukup tinggi pasangan yang menikah pada usia muda, inilah yang mau kita edukasi dengan kehadiran SSK,
SSK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.

Hal itu untuk memberikan edukasi kependudukan sejak usia dini meliputi tentang seks bebas, pernikahan dini, alat reproduksi, narkoba dan lainnya.
Melalui program SSK ini, menjadi bagian dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas mengingat adanya dampak negatif yang tercipta dari tingginya angka pertumbuhan penduduk.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi adalah dengan memberikan pendidikan kependudukan pada generasi mudanya

Sasaran utama SSK adalah siswa di sekolah agar generasi muda ini menyadari persoalan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.
Pendidikan kependudukan dapat membentuk mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan
Demographic dividend atau bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang antara 15 hingga 64 tahun. Titik ini menjadi peluang besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan performa ekonomi industrinya, tetapi juga sekaligus sebagai ancaman jika SDM-nya tidak disiapkan dengan baik.
Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menyiapkan SDM Indonesia memasuki era bonus demografi. Diantaranya memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong terciptanya lapangan kerja. Dengan demikian, era bonus demografi yang mencapai puncaknya pada tahun 2030 diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun usia republik ini.
Sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan program di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), telah mengembangkan berbagai program untuk menyiapkan SDM Indonesia yang unggul di era bonus demografi. Beberapa program tersebut telah berjalan dengan baik dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diantaranya sosialisasi GenRe (Generasi Berencana) melalui kelompok PIK-R yang menyasar kalangan remaja, Bina Keluarga Remaja (BKR) yang menargetkan orang tua yang memiliki remaja, dan Saka Kencana (Satuan Karya Keluarga Berencana) yang khusus diperuntukan bagi remaja anggota Pramuka.
Selain berbagai program yang telah disebutkan diatas, BKKBN juga mengembangkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi remaja tentang isu-isu yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana. Program tersebut dikenal dengan nama Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). SSK adalah program yang mendorong sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. Dalam program SSK terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik untuk menyiapkan dan membentuk mereka agar menjadi generasi yang berencana. Selain itu, pojok kependudukan juga bertujuan agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan serta membantu meningkatkan keterampilan guru dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
SSK adalah upaya untuk mengimplementasikan secara operasional program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dengan program-program pendidikan yang ada di sekolah. SSK mengintegrasikan isu-isu kependudukan dan keluarga berencana dalam proses pembelajaran agar dapat dikelola dari dan oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi serta program sektor lainnya yang terkait dengan kebutuhan anak didik.
Pembentukan SSK merupakan bukti dari upaya serius pemerintah dalam menyikapi akan datangnya era bonus demografi di Indonesia yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Diperkirakan, pada era itu, jumlah penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dari kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun). Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan generasi yang berkualitas mulai saat ini, agar tenaga kerja yang melimpah pada saat itu mampu membawa berkah bukan malah menjadi malapetaka. Caranya, dengan menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia dewasa ini.
Masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya soal rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang memicu pengangguran, tetapi juga kualitas kesehatannya yang masih rendah yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta banyaknya persoalan yang dihadapi remaja terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan napza dan sebagainya. Menurut hemat saya, disinilah perlunya upaya menghadapi datangnya era bonus demografi secara bijak melalui pendidikan kependudukan pada generasi muda, terutama siswa di sekolah, agar mereka menyadari persoalan yang akan dihadapi di era mendatang terkait dengan melimpahnya tenaga kerja.
Melalui SSK, seluruh steak holder yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga berencana bisa mendorong siswa untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan. Oleh sebab itu, tujuan yang diharapkan dari adanya program SSK ini, selain untuk memupuk kesadaran siswa akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggalnya masing-masing, juga untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif mereka berkaitan dengan dinamika kependudukan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Bahkan, lebih dari itu SSK bertujuan untuk mengembangkan sikap yang tepat pada siswa dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan yang kelak akan mereka hadapi saat dewasa. Dalam konteks inilah, siswa perlu diajak untuk bersikap: (1) Saya Sadar (I aware) mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan air, pangan dan energi, (2) Saya Peduli (I care) mengenai isu-isu kependudukan, serta (3) Saya Melakukan (I do) langkah-langkah aksi nyata melalui perilaku hidup yang berwawasan kependudukan.
Program SSK diharapkan dapat meningkatkan kualitas peserta didik khususnya pada bidang kependudukan dan keluarga berencana, sehingga mereka siap menghadapi tantangan yang cukup berat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekolah yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya agen perubahan (agent of change) secara formal di Indonesia, harus segera mengambil langkah-langkah serius dalam mengembangkan kurikulum yang kontekstual dengan isu-isu kependudukan. Dengan demikian, masalah-masalah sosial yang umumnya berpangkal pada soal kepedudukan dapat diatasi dengan baik.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Barito Kuala (Batola) gelar talk show Keluarga Bebas Stunting bersama Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS pada Kamis (14/10/2022). Diawali dengan pertunjukkan tari dari sanggar permata ije jela, acara yang berlangsung santai di Cafe BBC Marabahan ini dipandu langsung Kepala Dinas DPPKBP3A selaku moderator, juga menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Batola dr Azizah Sri Widari sebagai narasumber.

Turut hadir Ketua TP-PKK Batola Saraswati Dwi Putranti, para kepala dinas perempuan Batola, Camat Marabahan Eko Purnama Sakti, Camat Kuripan Zulfikar, serta para Kabid dan staf DPPKBP3A. Bupati menuturkan beberapa langkah intervensi yang dilakukan dalam pencegahan stunting di Batola. Mulai dari meneruskan program yang sudah berjalan saat menjabat ketua TP PKK Batola, yaitu Bulin Tertawa (Ibu Bersalin Terdata Pulang Membawa Akta) juga melalui program Permata Bunda (Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hami dan Anak Balita). “Di mana kita bekerja sama dengan Desa untuk menyediakan pemenuhan gizi untuk anak dan ibu yang hamil. Penanganan stunting ini harus dilakukan intervensi bahkan sebelum sang anak dilahirkan. Selanjutnya, beliau juga menyebut telah membangun rumah layak huni untuk anak stunting yang pertama di Kalimantan Selatan, tepatnya berada di Desa Banua Anyar Kecamatan Kuripan. Menurut Bupati, anak stunting juga terlahir dari lingkungan yang tidak sehat. “Baik sanitasi, kebersihan lingkungan menjadi salah satu penyebab anak stunting. Step by step kita atasi stunting ini melalui humanity dan sosialnya,” ujar Bupati. Sehingga, menurut bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan ini, penanganan stunting sudah komprehensif mulai dari intervensi gizi, anggaran, sanitasi maupun kebersihan lingkungan.
Kepala Dinas Kesehatan Batola dr Azizah menyebut, penanganan stunting memang memerlukan intervensi dari segala pihak, baik melalui program Permata Bunda maupun kerja sama seluruh pihak, baik seluruh Kades di Batola. Maka stunting menurutnya, dapat tertangani dengan baik. “Penanganan stunting memang memerlukan keterlibatan seluruh pihak mengingat dana yang diperlukan tidaklah sedikit. Kepala DPPKBP3A Batola menyebut kegiatan ini sebagai sosialisasi pencegahan stunting melalui media elektronik dalam hal ini media televisi. “Alhamdulillah Bupati sangat mendukung kegiatan ini dan bersedia hadir, kegiatan sosialisasi semacam ini akan terus dilakukan untuk mempromosikan program penanganan stunting demi menurunkan angka stunting di Batola. Sebelumnya, juga sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya makanan bergizi bagi bayi melalui program unggulan permata bunda,” tuturnya. Diketahui, Talkshow ini nantinya juga akan disiarkan secara ulang di TVRI Kalsel dengan mengangkat kiat penanganan stunting di Batola ala Bupati.

DPPKBP3A KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari ini Senin, tanggal 10 Oktober 2022 telah dilaksanakan Rapat Staf intern DPPKBP3A, bertempat di Aula Raja Tumpang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan dihadiri oleh seluruh PNS Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Adapun rapat membahas tentang :
Sekretariat diantaranya

1. Diharapkan agar seluruh bidang-bidang mengikuti edaran perubahan bentuk surat sesuai edaran dari Dinas Perpustakaan.
2. Hasil Monitoring Website SKPD, diharapkan agar bidang-bidang dapat menyerahkan laporan tertulis disertai dengan file Dokumentasi kegiatan ke Sekretariat untuk selanjutnya dimuat kedalam Website SKPD.

Kepala Dinas diantaranya

1. Bidang diharapkan untuk segera merancang pelaksanaan kegiatan paling lambat 3 November, karena pada tanggal 4 November akan ada perubahan pejabat pengganti Bupati.
2. Serapan sudah mencapai 74.50% realisasi fisik dan realisasi keuangan. Oktober November Desember, seluruh bidang diharapkan bisa memacu kegiatannya.
3. H-1 puluk 17.00 ke BBC, untuk mengecek kesiapan terkait acara Talkshow yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, karena besok harinya acara akan mulai dari jam 9.
4. Terkait website, kegiatan masing-masing bidang di setorkan ke sekretariat, agar gelar juara harapan 3 pengelolaan website tidak turun.
5. Senin depan pembagian RB, Sakip, TPP dan Website, segera dikirim ke website, agar terhitung banyak.
6. Masukkan pemberian GDPK kedalam website, yang ada di koran.
7. Membuat SK untuk tim IT
8. Terkait perubahan iku 2017-2022 akan di koordinir oleh Sekretaris.
9. Jum’at gotong royong terkait sebentar lagi akan di evaluasi ZI (terkait pemasangan stiker kalau bisa sudah clear)
10. Picu lagi penyuluh di lapangan agar dapat meningkatkan pemutakhiran data .
    2 rumah keluarga di cerbon masuk intervensi untuk dilakukan bedah rumah dan harus selesai sebelum 4 november 2022 . Sebenarnya sudah stabil dan keluar dari stunting, tapi di intervensi karena miskin, yang di khawatirkan akan kembali beresiko stunting. Akan di ambil 1 yang akan di intervensi.
11. Pelaporan harus balance antara pendistribusian dan obat yang tersedia untuk alokon (sesuai stock opname) , dari sekarang balance kan agar tidak kacau.
12. Patbm bisa digabung di tanggal 18 sekalian, tapi pembinaan juga harus intensif supaya maksimal.

Bidang Dalduk diantaranya:

1. Target PPM MKJP BKKBN Pusat 9207 tercapai 2603 dengan persentasi 28,27%
2. Kader dilapangan sedang melakukan pemutakhiran data, masih mengunggu blangko formulir pendataan keluarga dari provinsi sampai. Pemutakhiran data sudah 18.28% dari 13 kabupaten, kita menempati urutan ke 6
3. Beberapa Puskesmas dan Bidan mau menaikkan biaya pasang lepas Alat Kontrasepsi 150. 2023 perlu dibuatkan perbup terkait biaya yang baru.

Bidang KB diantaranya :

1. Distribusi alkon masih ada 1 putaran di triwulan 4.
2. Dari bkkbn pusat, Seluruh kab kota harus membentuk anggota kelompok kb pria untuk penilaian ditahun depan, yang anggotanya boleh tidak ber kb, dan kalau bisa ada yang ber kb.

Bidang PPPA diantaranya :

1. rata2 semua kegiatan sudah di laksanakan. Tinggal lomba-lomba,
2. Temu forum anak belum dilaksanakan dan PATBM belum
3. PATBM akan di lombakan 27 28 Oktober 2022 di pulau suwangi dan sepakat bersama yang akan dijadikan tempat, masih di lobby untuk pelaksanaan agar dapat dibarengkan pada tanggal 18 karena 18 oktober akan dilaksanakan kontes keluarga.
4. Besok di Aula akan dilaksanakan Rapat TPK2D, yang diharapkan SKPD pengampu kegiatan, agar indikatornya terpenuhi.

Demikian berita acara rapat ini dibuat, untuk diketahui.

Marabahan, 5 Oktober 2022

Dalam  rangka optimalisasi pemantauan perkembangan anak balita di Kabupaten Barito Kuala,DPPKBP3A Barito Kuala mengadakan sosialisasi penerapan Kartu Kembang Anak (KKA) bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kabupaten Barito Kuala. Sosialisasi ini menyampaikan informasi tentang 7 aspek perkembangan anak, penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat di Kartu Kembang Anak (KKA), cara pengisian Kartu Kembang Anak (KKA), sertap raktik penerapan Kartu Kembang Anak (KKA).  Potensi anak dapat di deteksi dari Kartu Kembang Anak (KKA). Hal ini akan membantu orang tua untuk selalu mendampingi dan memonitor perkembangan anak dengan Kartu Kembang Anak (KKA),sehingga jika ada tanda-tanda stunting dapat segera tertangan.

Selain itu, pentingnya Kartu Kembang Anak yang salah satunya adalah indikator serta untuk pencegahan stunting. Kartu Kembang Anak (KKA),mencakup pengukuran pada aspek motorik kasar, motorik halus, komunikasi pasif, tingkah laku sosial, menolong diri sendiri, kecerdasan, hingga komunikasi aktif sehingga perkembangan anak dapat terpantau dan jika terdeteksi ada gejala stunting maka orang tua segera memeriksakan anaknya kePuskesmas atau kefasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Berikut ini, petunjuk dan tutorial yang cukup mudah diakses dalam menggunakan Kartu Kembang Anak https://www.youtube.com/watch?v=Lqu9t6Lcs0o&t=307s

MARABAHAN – Bupati Barito Kuala (Batola) Hj. Noormiliyani AS serahkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) kepada Sekretaris Daerah Batola Zulkipli Yadi Noor pada tanggal 3 Oktober 2022 setelah upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di Marabahan.

DPPKBP3A sebagai leading sektor dalam penyusunan rancangan awal GDPK menyusun rancangan tersebut pada tahun 2021 yang didampingi oleh konsultan dalam penyusunannya.

Data-data yang diambil dari dinas terkait yang dikumpulkan melalui pertemuan-pertemuan atau melalui Zoom Meeting yang dilakukan di Dinas Kominfo . kemudian pada tahun 2022 DPPKBP3A menyusun rancangan akhir dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2021 sd 2046.

Penyerahan didampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Batola Harliani. Bupati serahkan GDPK kepada Sekda sebagai bahan acuan dalam perencanaan pembangunan kependudukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Kepala Dinas DPPKBP3A Harliani menyebutkan, pembangunan keluarga menitikberatkan penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan serta menjadi sasaran peningkatan kualitas SDM Indonesia.

“Pembangunan kependudukan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan guna mencapai kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” sebutnya.

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan adanya acuan dalam menyusun program pengendalian kuantitas penduduk di masa mendatang, yaitu dalam bentuk Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2046.

Grand Design pengendalian kuantitas penduduk sendiri merupakan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini sekaligus mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang.

“Melalui GDPK sendiri arah kebijakan dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan,” jelas mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Batola ini.

Bupati menitipkan GDPK ini kepada Sekretaris Daerah Zulkipli Yadi Noor seraya berharap pembangunan khususnya terkait kependudukan di Batola dapat diteruskan.

“Mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir 4 November 2022. diharap pak Sekda serta seluruh jajaran dan siapapun penjabat Bupatinya dapat meneruskan pembangunan kedepan.

Marabahan – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan Diseminasi dan Audit Stunting, Selasa (27/9/2022).

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati H. Rahmadian Noor ini dirangkai Pengukuhan Komandan Kodim (Dandim) 1005/Barito Kuala Letkol Arm Ari Priyudono SSos MTr (Han) sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Acara pengukuhan yang dilaksanakan di Aula DPPKBP3A Batola ini dilakukan Wakil Bupati (Wabup) H Rahmadian Noor mewakili Bupati Hj Noormiliyani AS ditandai penandatangan ikrar serta penyelempangan sabuk Bapak Asuh Anak Stunting kepada Dandim Letkol Arm Ari Priyudono SSos MTr (Han).

Di hadapan peserta Diseminasi dan Audit Kasus Stunting serta Pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting yang terdiri dari Kadis PPKBP3A Hj Harliani, SKPD terkait, para camat, perwakilan puskesmas, rumah sakit, Pasi Ter Kodim dan para anggota lainnya, Wabup Rahmadian Noor mengatakan, terdapat 4 tahapan dalam audit kasus stunting di antaranya Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting yang terdiri dari OPD KB, Dinkes, RSUD, Tim Pakar dan Tim Teknis, pelaksana audit dan manajemen pendampingan dengan mengidentifikasi dan menyeleksi kasus kelompok sasaran serta kajian maupun rencana tindak lanjut, diseminasi audit kasus stunting secara reguler dua kali per tahun sesuai kebutuhan, serta melaporkan ke TPPS provinsi. Menyinggung terhdap kasus stunting yang terdapat di Desa Banua Anya, wabup menyatakan, tindaklanjutnya sudah terdapat dinas-dinas yang akan bertugas melaksanakan rekomendasi.

Kepada dinas DPPKBP3A mengharapkan agar serius dan mencermati sungguh-sungguh segala tahapan yang akan dilaksanakan sehingga penanganan kasus stunting di Barito Kuala bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Tindak lanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala. Wabup juga berharap, walau pun beliau bersama Bupati Hj Noormiliyani tidak lagi menjabat namun penanganan SKPD terhadap kasus stunting hendaknya tidak boleh kendur. Sebaliknya justru lebih fokus dalam mengatasinya supaya benar-benar teratasi.

Wabup menyatakan, agar perhatian SKPD terhadap kasus stunting terus fokus, ia nanti akan menitipkan permasalahan tersebut kepada Penjabat Bupati yang akan datang. Beliau berpandangan, penanganan kasus stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.

Sementara terkait dihadirkannya camat dalam kegiatan ini, menurut wabup, tentunya memiliki maksud supaya dana desa bisa disisipkan dalam penanganan kasus stunting seperti melalui Program Permata Bunda serta pengentasan rumah tak layak huni sebagaimana yang telah dilaksanakan.

Terkait pengukuhan Dandim sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, wabup menilai, suatu hal yang sangat positif untuk menambah kekuatan dalam percepatan penanganan kasus stunting. “Semoga dengan pengukuhan Dandim sebagai Bapak Asuh Anak Stunting ini kasus stunting Kabupaten Barito Kuala segera teratasi,” ucapnya.

Sementara itu, Dandim 1005 Barito Kuala Letkol Arm Ari Priyudono SSos MTr (Han) menyatakan, program Bapak Asuh Anak Stunting ini merupakan program dari komando atas yang turun hingga ke tingkat kodim.

Sementara jajaran Kodim, sebutnya, melaksanakan program untuk ikut mengentaskan stunting yang menjadi program nasional untuk menjadi pendampingan. Oleh karenanya, ia minta kepada seluruh stakeholder dan semua leading sektor di bidangnya untuk bisa bersama-sama bergerak dalam mengatasi kasus stunting.