DPPKB3A

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 Januari 2023

Telah dilaksanakan Rapat Staf intern DPPKBP3A, bertempat di Ruang Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan dihadiri oleh seluruh PNS ,THL, sekaligus Tim IT Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Adapun rapat membahas tentang :

1. Dalam rangka memenuhi salah satu indikator kinerja SKPD dan akan dijadikan dasar Inovasi yang akan dirancang berbasis elektronik, adapun enovasi yang akan dikembangkan adalah E- SAKAJANG ( Elektronik Satu Kampung Satu Alat Kontrasepsi Jangka Panjang) adapun yang dapat mengakses aplikasi ini adalah para Penyuluh KB dan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)
2. Dan Inovasi yang kedua adalah E-SAPA BISA (Elektronik Sahabat Perempuan dan Anak ) dimana aplikasi ini diharapkan akan bisa diakses oleh masyarakat, kedua aplikasi ini ditargetkan akan rampung di bulan Januari 2023,
3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ditahun 2023 difokuskan pada pelayanan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPD PPA).
4. Arahan pada setiap bidang agar dapat melaksanakan kegiatan mulai bulan Februari 2023

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala telah memprediksi adanya peningkatan kasus pengaduan di 2022.

Terbaru, hingga akhir Desember 2022 ada 50 kasus yang masuk di UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala.

Dominasi masih berupa mengenai pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Di samping perebutan hak asuh anak, istri gugat cerai, KDRT fisik dan psikis.

Disampaikan oleh Kepala UPTD PPA, DPPKBP3A Barito kuala, angka kenaikan pengaduan diprediksi terus meningkat hingga akhir 2022.

Data sebelumnya, pada tahun 2018 hanya ada 8 kasus,tahun 2019 ada 11 kasus, tahun2020 ada 25 kasus dan tahun2021 sebanyak 24 kasus. Tahun2022 ini kami telah melayani 50 kasus pengaduan, 39 kasus selesai dan 11 kasus masih berlanjut.”

Sedangkan peningkatan pengaduan ini dikarenakan mereka semakin sadar dan terbuka untuk mendapatkan pendampingan.

Hal tersebut berkenaan sosialisasi yang digalakkan oleh DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala dan banyaknya layanan yang bisa diakses untuk mendapatkan pelayanan.

“Menyangkut layanan pengaduan PPA initerbuka 24 jam bisa melalui satgas di kecamatan, Kepaladesa, Bidan,PATBM, PUSPAGA, Unit PPA Polres atau bisa menghubung Call Center SAPA 129 dari Kementerian PPPA,”

Aduan tersebut akan diseleksi dan akan masuk di UPTD masing-masing daerah, sehingga dilakukan penjangkauan langsung oleh petugas ke korban, dengantetapmenjagaprivasinya.

Ir. H. Subiyarnowo sebagai Kepala UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala pun menyarankan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendampingan terkait kekerasan, pelecehan, penelantaran, KDRT, maupun anak berhadapan hukum agar berani melapor.

“Silakanlaporkanaduannya, kami akan siap melayani hingga selesai sesuai dengan keperluan,”.

Dalam rangka memperingari Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang bertepatan pada tanggal 1 Januari 2023 – 4 Januari 2023 yang ke 63, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Kerja Bhakti bersama seluruh PNS dan THL yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022, adapun kegiatan Kerja Bhakti meliputi :

1. Membersihkan Lingkungan dalam Kantor DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala
2. Membersihkan halaman Kantor beserta lingkungan DPPKBP3A
3. Serta Pemasangan Spanduk, Baleho dan Umbul-umbul

Dimana acara puncak Hari Jadi ke 63 akan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023 di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, dengan tema Batola Bisa (Berdaya saing, Inspiratif, Sportif dan Amanah).

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menyelenggarakan kegiatan Acara Perayaan Peringatan Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Barito Kuala yang dibuka oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak , Hj Harliani S.IP M.Si  yang bertempat di Aula Selidah Kantor Bupati Barito Kuala pada tanggal 26 Desember 2022.

Hadir dalam kegiatan tersebut,  Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan , Sekretaris PKK, Perwakilan Dinas Sosial, serta perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) .

Dalam kegiatan tersebut diawali dengan

Sambutan:

• Pembacaan Riwayat Singkat Hari Ibu (Sekretaris PKK)
• Sambutan Ketua Umum DWP Persatuan (Ketua DWP)
• Sambutan Bupati Barito Kuala / Ketua TP PKK 

DPPKBP3A – 1 Nopember 2022

Kegiatan Desiminasi dan Kasus Audit Stunting II oleh bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, diadakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 yang bertempat di Aula Raja Tumpang DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Bapak Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Kepala Bidang Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, Camat SeKabupaten Barito Kuala,  Perwakilan TP PKK Kabupaten Barito Kuala, Ketua IpeKB Kabupaten Barito Kuala, Koordinator PKB Sekabupaten Barito Kuala, Perwakilan Kepala Desa Banua Anyar, TPK Desa Banua Anyar, dan Perwakilan dari berbagai lintas sektor.

Pada kegiatan Audit Kasus Stunting II bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan audit kasus stunting yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini juga memaparkan apa saja kegiatan yang telah dilakukan dalam menangani kasus stunting di Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, kegiatan audit kasus stunting ini juga untuk mengidentifikasi risiko stunting dan mengetahui penyebab sebagai upaya pencegahan dan perbaikan pelaksanaan kasus serupa, yang kemudian akan diperoleh rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yaitu memberikan respon atau tindak lanjut rekomendasi.   Harapannya dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat mendorong intervensi dari para Camat untuk menekan tumbuhnya stunting di seluruh desa di Kabupaten Barito Kuala.

Study banding dan silaturahmi Komisi I DPRD Kabupaten Tapin Ke DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala dalam rangka Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 yang dihadiri oleh Ketua Komisi I beserta anggota, Kepala DPPPA Kabupaten Tapin beserta jajaran nya.

Pada kesempatan ini dihadirkan juga Kepala Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara Kepala Desa Suwangi Kecamatan Alalak, dimana 2 Desa ini menjadi pailot projek sebagai desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Acara di awali dengan :

1. Doa yang dipimpin oleh Kabid Pengendalian Penduduk Drs. M. Mas’ud
2. Penyampaian sambutan yang di pimpin oleh kepala DPPKBP3A dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPPKBP3A Dra. Auliany
3. Sambutan Dari Ketua Komisi I Hj. Eminovita
4. Paparan yang disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (dr. Lisa Herawati berkaitan Isu Perempuan dan Anak dalam 5 arahan prioritas
5. Paparan oleh Kepala Desa Suwangi Kecamatan Alalak berkaitan kegiatan yang dilaksanakan didesa
6. Paparan oleh Kepala Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara berkaitan kegiatan yang dilaksanakan didesa
7. Acara dilanjutkan dengan Tanya jawab.

Dari hasil study tiru ini diharapkan ada ilmu yang didapat dan dapat diterapkan di Kabupaten Tapin,

Tiga kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) di Kabupaten Barito Kuala mendapatkanbantuanAlatTeknologiTepatGuna (ATTG) dari BKKBN PerwakilanProvinsi Kalimantan selatan pada Jum’at. 25 November 2022. Tigakelompok yang menerima bantuan yaitu, Kelompok UPPKA Harapan Jaya dari Desa Antaraya Kecamatan Marabahan, Kelompok UPPKA Pisang dari Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh, dan Kelompok UPPKA Santik dari Desa Puntik Kecamatan Mandastana.

Penyerahan bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Ibu Ratna S.Pd sebagai perwakilan dari Bidang KS-PK BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dan diterima secara langsung oleh IbuHj. Harliani, S.IP, M. Si sebagai Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala di Aula Raja Tumpang DPPKBP3A.

DPPKBP3A – Rabu, 16 Nopember 2022

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada tanggal 16 November 2022 yang dibuka Secara resmi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak , Hj Harliani S.IP M.Si yang bertempat di Aula Raja Tumpang Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Konselor, Mediator, Satgas PPA, Puspaga, Dharma Wanita Persatuan , TP PKK Kabupaten, Kemenag, Pengadilan Agama dan Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala, dan Ibu Ningrum Bahalathifah S.Psi M.Psi selaku Narasumber serta ibu Aziza Fitriah, M.Psi selaku Narasumber dimana beliau adalah Dosen Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Merupakan Tim Ahli Psikolog UPTD PPA DP3A Banjarmasin
Dalam Laporan Kepala Dinas DPPKBP3A Barito Kuala, Hj Harliani S.IP M.Si menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan peran tanggung jawab masing-masing stakeholder terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan secara konferhensif dan berkelanjutan melalui pelatihan manajemen dan penanganan kasus.

Kepala DPPKBP3A Barito Kuala dalam sambutannya menyampaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perbincangan yang serius dan masih menjadi isu yang dihadapi oleh pemerintah daerah, hingga saat ini sudah tercatat 47 kasus masuk dalam penanganan UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala, Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah pemerintah kabupaten.
Manajemen Penanganan Kasus merupakan pendekatan yang tepat dalam menghadapi kerumitan permasalahan perlindungan perempuan dan anak ini. Melalui manajemen kasus dapat dilakukan secara komferhensif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu , Kepala Dinas DPPKBP3A Barito Kuala berharap kegiatan ini beserta tindak lanjutnya , mampu menjadi anak tangga bagi suksesnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang komperehensif. hendaknya seluruh komponen terkait, mampu mensinergikan kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten barito Kuala.

DPPKBP3A Selasa, 15 Nopember 2022

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembinaan dan Penguatan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 oleh Tim Zona Integritas Pemkab Batola pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan di Aula Raja Tumpang Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala pada Selasa, 15 November 2022. Tim Zona Integritas Kabupaten Barito Kuala melakukan kunjungan. Dalam Kunjungannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Ibu Hj Harliani S.IP M.Si memberikan paparan terkait 6 Area Perubahan yang dilaksanakan di DPPKBP3A yang diantaranya adalah Area Manajemen Perubahan, Penataan TataLaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Menanggapi Paparan yang telah diberikan Kepala DPPKBP3A Barito Kuala, Tim Zona Integritas Kabupaten Barito Kuala memberikan respon yang baik terhadap paparan yang telah diberikan, Mereka berharap agar DPPKBP3A Barito Kuala pada penilaian yang akan dilakukan pada bulan juni 2023, DPPKBP3A Barito Kuala dapat masuk kedalam 3 nominasi yang akan mewakili kabupaten barito kuala untuk kemudian akan di berangkatkan ke Jakarta.

Dalam penjelasannya Tim Zona Integritas Kabupaten Barito Kuala menyampaikan, agar DPPKBP3A diadakan sebuah Inovasi berupa aplikasi yang memiliki nilai guna bagi pelayanan publik, menanggapi hal tersebut Kepala DPPKBP3A Barito Kuala menyampaikan inovasi yang akan dibuat berupa pembuatan aplikasi Pengaduan Kekerasan yang akan Masuk ke UPTD PPA dan kemudian dilengkapi dengan Survey Kepuasan Pelayanan yang berbasis digital yang akan di akomodir oleh Tim IT yang ada di DPPKBP3A Barito Kuala.

DPPKBP3A- Rabu, 09 Nopember 2022

Kegiatan launching dashat dan penguatan kemitraan kampung KB di Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai oleh bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, diadakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 yang bertempat di Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai. Kegiatan ini diresmikan dan dilakukan launching DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Kabupaten Barito Kuala, Bapak Akhmad Mawarni. Kegiatan ini juga dihadiri oleh  Deputi KBKR BKKBN Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, Camat Bakumpai yang diwakili oleh Sekretaris Camat, Camat Marabahan, Kepala UPT Puskesmas Lepasan, Perwakilan Dinas Kesehatan, Kepala Desa Banua Anyar, Ketua TP PKK Desa Banua Anyar, KUA Banua Anyar, Perwakilan dari Kepolisian, Perwakilan dari TNI, dan Aparat Desa Banua Anyar.

Launching DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan edukasi perbaikan gizi bagi keluarga berisiko stunting. Pemenuhan gizi ini diberikan kepada calon pengantin atau catin, ibu hamil, ibu menyusui, balita stunting, dan terutama dari keluarga kurang mampu. Program DASHAT ini memanfaatkan sumber daya lokal, baik tenaga maupun bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya atau kontribusi dari sektor lainnya.

Hasil yang diharapkan dengan adanya program DASHAT selain terpenuhinya kebutuhan gizi anak stunting, bumil/busui dan keluarga risiko stunting, juga diperolehnya pengetahuan dan keterampilan penyiapan pangan sehat dan bergizi berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, melalui keterlibatannya dalam kelompok usaha keluarga/masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya program DASHAT ini diharapkan setiap ibu hamil, ibu menyusui lebih diperhatikan asupan nutrisinya sehingga terlahir generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS mencanangkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMPN 1 Marabahan dan SDN Danda Jaya 4, Kamis (20/10/2022).

Didampingi oleh Kadis DPPKBP3A Hj Harliani, yang mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Kadisdik Batola Sumarji, Camat Marabahan, Kepsek SMPN 1 Marabahan, dan Kepsek SDN Danda Jaya 4, Noormiliyani meresmikan ditandai dengan pemukulan gong di SMPN 1 Marabahan.
Dikatakan bahwa pendidikan kependudukan sangat penting untuk dipahami oleh para siswa. Agar semakin peka terhadap kondisi demografi.

”Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menyiapkan SDM Indonesia memasuki era bonus demografi,” ujarnya.

Beberapa yang dipersiapkan tersebut, lanjut bupati, seperti memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong terciptanya lapangan kerja.

“Dengan program SSK ini diharapkan bisa memupuk kesadaran generasi muda tentang kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggalnya,

Selain itu, dibutuhkan kepedulian terhadap perkembangan penduduk, peduli terhadap isu-isu kependudukan, dan bisa melakukan langkah nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan.

Hadir juga dalam acara tersebut Pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Batola, para ketua organisasi wanita, para kepsek dan dewan guru serta undangan lainnya.

DPPKBP3A – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala meluncurkan program Sekolah Siaga Kependudukan tingkat SD dan SMP yang akan memberikan pendidikan kependudukan bagi siswa agar terbentuk generasi berencana.
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) memiliki pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana.

Latar belakang lahirnya SSK juga tidak terlepas dari program generasi berencana (Genre) yang sudah terlebih dahulu digulirkan. Terlebih selama ini sekolah dianggap satu-satunya agen perubahan secara formal di Indonesia.
Tidak dipungkiri masih cukup tinggi pasangan yang menikah pada usia muda, inilah yang mau kita edukasi dengan kehadiran SSK,
SSK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.

Hal itu untuk memberikan edukasi kependudukan sejak usia dini meliputi tentang seks bebas, pernikahan dini, alat reproduksi, narkoba dan lainnya.
Melalui program SSK ini, menjadi bagian dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas mengingat adanya dampak negatif yang tercipta dari tingginya angka pertumbuhan penduduk.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi adalah dengan memberikan pendidikan kependudukan pada generasi mudanya

Sasaran utama SSK adalah siswa di sekolah agar generasi muda ini menyadari persoalan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.
Pendidikan kependudukan dapat membentuk mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan
Demographic dividend atau bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang antara 15 hingga 64 tahun. Titik ini menjadi peluang besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan performa ekonomi industrinya, tetapi juga sekaligus sebagai ancaman jika SDM-nya tidak disiapkan dengan baik.
Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menyiapkan SDM Indonesia memasuki era bonus demografi. Diantaranya memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong terciptanya lapangan kerja. Dengan demikian, era bonus demografi yang mencapai puncaknya pada tahun 2030 diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun usia republik ini.
Sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan program di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), telah mengembangkan berbagai program untuk menyiapkan SDM Indonesia yang unggul di era bonus demografi. Beberapa program tersebut telah berjalan dengan baik dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diantaranya sosialisasi GenRe (Generasi Berencana) melalui kelompok PIK-R yang menyasar kalangan remaja, Bina Keluarga Remaja (BKR) yang menargetkan orang tua yang memiliki remaja, dan Saka Kencana (Satuan Karya Keluarga Berencana) yang khusus diperuntukan bagi remaja anggota Pramuka.
Selain berbagai program yang telah disebutkan diatas, BKKBN juga mengembangkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi remaja tentang isu-isu yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana. Program tersebut dikenal dengan nama Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). SSK adalah program yang mendorong sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. Dalam program SSK terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik untuk menyiapkan dan membentuk mereka agar menjadi generasi yang berencana. Selain itu, pojok kependudukan juga bertujuan agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan serta membantu meningkatkan keterampilan guru dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
SSK adalah upaya untuk mengimplementasikan secara operasional program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dengan program-program pendidikan yang ada di sekolah. SSK mengintegrasikan isu-isu kependudukan dan keluarga berencana dalam proses pembelajaran agar dapat dikelola dari dan oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi serta program sektor lainnya yang terkait dengan kebutuhan anak didik.
Pembentukan SSK merupakan bukti dari upaya serius pemerintah dalam menyikapi akan datangnya era bonus demografi di Indonesia yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Diperkirakan, pada era itu, jumlah penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dari kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun). Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan generasi yang berkualitas mulai saat ini, agar tenaga kerja yang melimpah pada saat itu mampu membawa berkah bukan malah menjadi malapetaka. Caranya, dengan menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia dewasa ini.
Masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya soal rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang memicu pengangguran, tetapi juga kualitas kesehatannya yang masih rendah yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta banyaknya persoalan yang dihadapi remaja terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan napza dan sebagainya. Menurut hemat saya, disinilah perlunya upaya menghadapi datangnya era bonus demografi secara bijak melalui pendidikan kependudukan pada generasi muda, terutama siswa di sekolah, agar mereka menyadari persoalan yang akan dihadapi di era mendatang terkait dengan melimpahnya tenaga kerja.
Melalui SSK, seluruh steak holder yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga berencana bisa mendorong siswa untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan. Oleh sebab itu, tujuan yang diharapkan dari adanya program SSK ini, selain untuk memupuk kesadaran siswa akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggalnya masing-masing, juga untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif mereka berkaitan dengan dinamika kependudukan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Bahkan, lebih dari itu SSK bertujuan untuk mengembangkan sikap yang tepat pada siswa dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan yang kelak akan mereka hadapi saat dewasa. Dalam konteks inilah, siswa perlu diajak untuk bersikap: (1) Saya Sadar (I aware) mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan air, pangan dan energi, (2) Saya Peduli (I care) mengenai isu-isu kependudukan, serta (3) Saya Melakukan (I do) langkah-langkah aksi nyata melalui perilaku hidup yang berwawasan kependudukan.
Program SSK diharapkan dapat meningkatkan kualitas peserta didik khususnya pada bidang kependudukan dan keluarga berencana, sehingga mereka siap menghadapi tantangan yang cukup berat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekolah yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya agen perubahan (agent of change) secara formal di Indonesia, harus segera mengambil langkah-langkah serius dalam mengembangkan kurikulum yang kontekstual dengan isu-isu kependudukan. Dengan demikian, masalah-masalah sosial yang umumnya berpangkal pada soal kepedudukan dapat diatasi dengan baik.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Barito Kuala (Batola) gelar talk show Keluarga Bebas Stunting bersama Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS pada Kamis (14/10/2022). Diawali dengan pertunjukkan tari dari sanggar permata ije jela, acara yang berlangsung santai di Cafe BBC Marabahan ini dipandu langsung Kepala Dinas DPPKBP3A selaku moderator, juga menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Batola dr Azizah Sri Widari sebagai narasumber.

Turut hadir Ketua TP-PKK Batola Saraswati Dwi Putranti, para kepala dinas perempuan Batola, Camat Marabahan Eko Purnama Sakti, Camat Kuripan Zulfikar, serta para Kabid dan staf DPPKBP3A. Bupati menuturkan beberapa langkah intervensi yang dilakukan dalam pencegahan stunting di Batola. Mulai dari meneruskan program yang sudah berjalan saat menjabat ketua TP PKK Batola, yaitu Bulin Tertawa (Ibu Bersalin Terdata Pulang Membawa Akta) juga melalui program Permata Bunda (Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hami dan Anak Balita). “Di mana kita bekerja sama dengan Desa untuk menyediakan pemenuhan gizi untuk anak dan ibu yang hamil. Penanganan stunting ini harus dilakukan intervensi bahkan sebelum sang anak dilahirkan. Selanjutnya, beliau juga menyebut telah membangun rumah layak huni untuk anak stunting yang pertama di Kalimantan Selatan, tepatnya berada di Desa Banua Anyar Kecamatan Kuripan. Menurut Bupati, anak stunting juga terlahir dari lingkungan yang tidak sehat. “Baik sanitasi, kebersihan lingkungan menjadi salah satu penyebab anak stunting. Step by step kita atasi stunting ini melalui humanity dan sosialnya,” ujar Bupati. Sehingga, menurut bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan ini, penanganan stunting sudah komprehensif mulai dari intervensi gizi, anggaran, sanitasi maupun kebersihan lingkungan.
Kepala Dinas Kesehatan Batola dr Azizah menyebut, penanganan stunting memang memerlukan intervensi dari segala pihak, baik melalui program Permata Bunda maupun kerja sama seluruh pihak, baik seluruh Kades di Batola. Maka stunting menurutnya, dapat tertangani dengan baik. “Penanganan stunting memang memerlukan keterlibatan seluruh pihak mengingat dana yang diperlukan tidaklah sedikit. Kepala DPPKBP3A Batola menyebut kegiatan ini sebagai sosialisasi pencegahan stunting melalui media elektronik dalam hal ini media televisi. “Alhamdulillah Bupati sangat mendukung kegiatan ini dan bersedia hadir, kegiatan sosialisasi semacam ini akan terus dilakukan untuk mempromosikan program penanganan stunting demi menurunkan angka stunting di Batola. Sebelumnya, juga sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya makanan bergizi bagi bayi melalui program unggulan permata bunda,” tuturnya. Diketahui, Talkshow ini nantinya juga akan disiarkan secara ulang di TVRI Kalsel dengan mengangkat kiat penanganan stunting di Batola ala Bupati.